PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG NO. 148/PK/Perd/1982

Abstract

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya. Terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, mewaris berdasarkan Undang-Undang, dan mewaris berdasarkan wasiat. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang melindungi hak legitimaris dalam wasiat, serta apa yang menjadi hak legitimaris dan sebab legitimaris tidak mewaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normative, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptifanalisis penelitian yang bertujuan memberi gambaran yang lengkap dan jelas tentang penerapan legitime portie menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mewaris berdasarkan Undang-Undang terdapat bagian mutlak (legitime portie), yaitu bagian untuk melindungi dari perbuatan pewaris dalam membuat wasiat yang “mengesampingkan” legitimaris. Undang-Undang melindungi legitimaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang endapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan kedudukan mewaris legitimaris dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat. Bahwa KUHPerdata melindungi anak-anak sah pewaris, dengan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlaknya terhadap peninggalan yang jelas dilindungi oleh Undang-Undang. Pengadilan juga harus menjalankan hukum seperti apa yang diatur dalam KUHPerdata, dimana dalam kasus ini akte kelahiran dianggap sebagai bukti yang sempurna tentang keapsahan seorang anak. Jurisprudensi mengenai wasiat yang dibuat di luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia dan wasiat tersebut harus didaftarkan ke balai harta peninggalan di Indonesia.