PELAKSANAAN PENCATATAN DALAM BUKU TANAH MENURUT KETENTUAN PASAL 126 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK)

Abstract

Prosedur pelaksanaan pencatatan dalam buku tanah telah diatur dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada kenyataannya dalam pelaksanaannya di Kantor Pertanahan terdapat penyimpangan terhadap peraturan tersebut di atas. Penyimpangannya antara lain Kantor Pertanahan menerima dan memproses permohonan pencatatan dalam buku tanah yang tidak dilengkapi dengan salinan gugatan serta tidak menerapkan ketentuan catatan hapus dengan sendirinya atau gugur demi hukum bila melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 30 hari. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana akibat hukum terhadap peralihan hak atas tanah dalam hal pencatatan dalam buku tanah tidak memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan mengapa Kantor Pertanahan Kota Pontianak melaksanakan pencatatan dalam buku tanah tidak memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pendaftaran tanah pada umumnya dan pencatatan dalam buku tanah pada khususnya, yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pada Kantor Pertanahan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa berkas permohonan pencatatan dalam buku tanah atau pemblokiran sertipikat hak atas tanah yang tidak memenuhi persyaratan tetapi diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Akibat dari pencatatan atau pemblokiran seperti itu, maka berkas tersebut tidak dapat diproses peralihan hak, sehingga pemilik tanah atau sertipikat dirugikan. Alasan atau pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Pontianak memproses permohonan pencatatan atau pemblokiran adalah merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. The execution procedure of the register annotation has been ruled upon Section 126 article (1) and (2) of the Regulation of Minister of Agrarian / the Head of the National Land Affairs Number 3 Year 1997 upon the Stipulation of the executor of the governmental Regulation Number 24 Year 1997 upon the Land Registry. Upon the reality, within the execution in the Land Affairs Office, there are deviations against the above regulation. The deviations are that the Land Affair Office accepts and progresses the reguest of the register annotation that is not completed by the copy of the law suit, and does not apply the stipulation of automatically deleting notation or failed on the name of law if it passed the ruled time extend, which is within 30 days. Based upon the above matter, the problems, which will be examined, are How the legal consequence upon the transferring of rights on land within the matter of the register annotation that is not fulfilling the stipulation of Section 126 article (1) and (2) of the Regulation of Minister of Agrarian / the Head of the National Land Affair Number 3 Year 1997 is, and why the Land Affairs Office of Pontianak City executies the register annotation without completing the stipulation of 126 article (1) and (2) of the Regulation of Minister of Agrarian / the Head of the National Land Affair Number 3 Year 1997 is. The research used judical empirical method as the approach, which analyzes the law stipulations related to the land registry as the general and the register annotation as the particular, which actualized upon the execution upon the Land Affairs Office. Based upon the research result, it could be acknowledged that there are several files of the register annotation or of the certificate obstructing of rights on land that is not completing the requirenment but is processed by the Land Affairs Office of Pontianak City. The consequence of the notation or obstructing is that the file could not continue the process of the rights transferring, so that it makes the land or the certificate owner loss-suffered. The reason or the consideration of the Land Affairs of Pontianak City processing the request of the annotation or ot the obstructing is about the execution of the awareness principle in order to realize the good government.