AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH (Studi di Kabupaten Kebumen)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya otonomi daerah pasca reformasi tahun 1997 yang berimplikasi pada pergeseran kekuasaan pemerintahan pusat ke daerah. Pergeseran ini mengakibatkan banyaknya wewenang yang harus dikelola daerah dan dan berkurangnya pengawasan dari pemerintah pusat. Agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satu perwujudanya adalah perlunya pengembangan dan penerapan sistem pertanggubgjawaban pemerintah yang akuntabel dan transparan sesuai yang diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen, implementasi prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Kebumen dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.. Bahan penelitian utama yang diperlukan adalah bahan kepustakaan atau lazim disebut dengan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data primer hanya dilakukan sebagai bahan rujukan dan pelengkap, yang teknik pelaksanaanya dilakukan dalam bentuk wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukan, berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007, terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Impelementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah menemui kendala karena tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas penyampaian LPPD, penyampaian LKPJ tidak disertai dengan perhitungan APBD, pembahasan di DPRD yang cenderung bersifat politis dan sikap masyarakat yang apatis terdapat Informasi LPPD yang disampaikan. Agar akuntabilitas dan transparasi bisa terwudud dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen maka perlu dievaluasi kembali mengenai ketentuan yang mengatur tidak samanya penyampaian LKPJ kepala daerah dan penyampaian Raperda tentang Pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah atas LPPD yang disampaiakan pemerintah kabupaten dan diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat atas informasi LPPD .