PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM DAERAH YANG DEMOKRATIS OLEH PEMERINTAH DAERAH ( ESTABLISHMENT OF THE DEMOCRATIC REGIONAL LAWFUL REGULATIONS BY THE REGIONAL GOVERNMENT)

Abstract

Produk hukum daerah yang berupa keputusan pemerintah daerah maupun peraturan daerah dapat terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum, padahal setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik. Sehingga penulisan tesis ini mengkaji penerapan asas perundang-undangan dan implementasi pembentukan peraturan hukum daerah oleh pemerintah daerah. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum inconcretto, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris di masyarakat. Eksistensi peraturan hukum daerah dalam pembentukannya oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan asas-asas perundang-undangan yang baik, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Asas demokrasi telah diterapkan dalam pembentukan peraturan hukum daerah oleh Kepala Daerah yang terdapat pada: usulan rancangan peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah maupun DPRD; proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu dan sistematis. The regional products of law that are in form of the decision of regional government and also regional ordinances may be trapped as the products of law having lawful flaws. Whereas, every establishment process of a regional lawful regulation should always pay attention to the concept of lawful Country, democratic principles in the establishment of legislations, and good general principles of laws. Therefore, the composition of this studies the implementation of the principles of laws and implementation of the establishment of regional lawful regulations by the regional government. The approach that will be used is the juridical-empirical approach. This research is based on the inventory of positive laws, discovery of principles of law and discovery of inconcretto law, equipped with the operating of lawful principles empirically in the society. The existence of regional lawful regulations in their establishment by the regional government has been appropriate to the good principles of laws, in accordance with the Act of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2004 concerning the Establishment of Legislations. The principle of democracy has been applied in the establishment of regional lawful regulations by the Head of Region existed in the in : the proposal of regional ordinance design coming from the Regional Government and the Regional House of People’s Representatives, the process of the carefully-planned, integrated and systematic establishment of legislation.