PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

Abstract

Sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah isu pemekaran wilayah menjadi tren dalam menangani permasalahan sosial penduduk dan persoalan pembangunan. Kewenangan daerah otonom untuk melakukan pembangunan serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dilakukan dengan mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Lahat. Pemerintah melakukan pemekaran wilayah yang terjadi pada tahun 2001 dengan dibentuknya Kota Otonom Pagar Alam. Pemekaran wilayah tersebut dirasakan lebih effektif untuk mempercepat pembangunan guna meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat. Kabupaten Lahat melakukan pemekaran juga pada tingkat kecamatan guna mempercepat dan memeratakan pembangunan daerah di Kabupaten Lahat. Jumlah kecamatan yang semula 11 wilayah sekarang mekar menjadi 19 kecamatan. Struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Lahat yang hampir 80% bekerja pada sektor primer mencerminkan perekonomian Kabupaten Lahat berbasis pada sektor pertanian, sehingga produktivitas wilayah mempunyai peranan yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi wilayah kinerja kecamatan di Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sebelum dan setelah pemekaran, dengan sasaran meneliti dan mengidentifikasi aspek ekonomi, sosial penduduk dan infrastruktur sebagai fungsi layanan publik dan untuk meneliti perkembangan yang terjadi dalam tahun 1993 hingga 2004. pengelolahan data menggunakan metode skoring untuk mengetahui tingkat perkembangan yang terjadi pada setiap wilayah kinerja kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kecamatan hasil pemekaran cenderung menurun, sedangkan peningkatan perekonomian yang terjadi tidak sebanding dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Hal ini dapat diketahui dari menurunnya persentase kelompok konsumsi rumah tangga yang bergeser pada kelompok konsumsi rendah. Jika dilihat dari tingkat pelayanan publiknya secara kuantitas semakin meningkat. Hal ini merupakan akumulasi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya. Rekomendasi terhadap persoalan sosial yang terjadi adalah dengan memperhatikan peluang infrastruktur yang meningkat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari segi pendidikan dan kesehatan, serta membangun fasilitas perdagangan berupa bangunan pasar permanen. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat terwadahi, sehingga hasil produksi wilayah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan. In line with decentralization and local autonomy, the regional spin-offs issues becomes a trend in overcoming social and development problem. The authority of autonomical area and utilize existing resources improve local community welfare and optimize development in Lahat Regency, The government perform regional spin-offs in 2001 with the establishment of Pagar Alam autonomy city, the regional spin-off becomes effective to accelerate development to improve community social life. The Government of Lahat Regency perform regional spin-off also in district level utilize to accelerate and distribute local development in Lahat Regency, in earlier distrik numbers are 11 and its become 19 district, The economic structure of Lahat Regency community which almost 80% employing in the primary sector it express that Lahat Regency economy based by agriculture sector, so that area productivity has an important role to improve economy of district performance area in Lahat Regency. This Research aim to identify distrik area in Lahat Regency before and after regional spin-off performed, with the objective is study and identifies economic aspect, social-community and its infrastructure as public service function, it used to observe developments which occurs in 1993 to 2004, data processing with Scoring method to identify the development level which occur in each district performance area that exist in Lahat Regency. The result of this research show that community welfare after spin-off tend to decrease, while, economy improvement that happens are not equal with household consumption.The percentage of household consumption group was displace to low consumption group, and seem from by public service level in quantity, it becomes increase, then, it becomes butget allocation accumulation for infrastructure development, annually. Recommendation based on existing social problems are by considering the increasing of infrastructure chance, that can be done through improving the service quality from education and healthy aspect and developing trade facilities such as permanent market, so that economic activities and regional production result it can optimize improving the district community economy.