PERAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN PEKALONGAN

Abstract

Dewasa ini terdapat bidang-bidang tanah di wilayah Kabupaten Pekalongan yang menunggu dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku dibiarkan kosong, sehingga tidak memberikan manfaat apapun pada masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kebijakan untuk memelihara ketahanan pangan nasional perlu ditetapkan kewajiban kepada setiap pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah untuk memanfaatkan tanah-tanah terlantar yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan menanami tanaman pangan/semusim yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar lokasi tanah tersebut. Jika kewajiban itu sengaja diabaikan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapus atau batalnya hak yang bersangkutan, dalam hal demikian tanah tersebut termasuk golongan yang “diterlantarkan”. Sesuai dengan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi guna mengetahui penyebab tanah terlantar dan bagaimana peran Kantor Pertanahan di dalam pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di wilayah Kabupaten Pekalongan serta mengetahui kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu metode ini memusatkan perhatian pada pengamatannya mengenai efektivitas hukum, dimana hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa penyebab penelantaran tanah di wilayah Kabupaten Pekalongan disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern dari perusahaan, seperti kondisi manajemen perusahaaan yang kurang baik, kendala pemasaran barang hasil produksi, keterbatasan modal akibat krisis ekonomi, dan jalinan kemitraan yang kurang baik dengan masyarakat. Selain itu faktor ekstern seperti keadaan alam, gangguan dari masyarakat serta kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah juga menjadi penyebab terjadinya penelantaran tanah. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan antara lain adalah dalam kegiatan pembentukan peraturan pelaksana, sosialisasi peraturan, pembentukan aparat pelaksana dan juga tindakan aparat pelaksana terhadap penelantaran tanah. Selain itu kendala-kendalanya antara lain adalah sulitnya mengetahui domisili ataupun keberadaan dari Pemegang Hak Atas Tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar, masalah keterbatasan dalam hal perolehan dana. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergi dari semua pihak yang terkait agar pelaksanaan kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di wilayah kabupaten Pekalongan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Today many land area in Pekalongan regency region waiting to be utilized as according to nature and purpose its rights or plan, site plan which available to be let empty, so that not give any benefit at vicinity society. By existence of policy to maintain national food endurance require to be specified obligation to each right owner of land or party obtaining authority of land exploit unemployed land exist in Pekalongan regency region by cultivating food crop which can be benefit to society around land location. If that obligation intend to be disregarded, hence the mentioned can result to vanish or its cancellation of pertinent rights, in the case land is including “unemployed” class. As according to explanation above hence this research aim to get data and information utilize to know cause of unemployed land and how role of Office Land in execution of Publisher and Utilization of unemployed Land in Pekalongan regency region and also know constraint what is arise in execution of that activity and how is the solution. In this research writer use approach method of sociologist juridical correlating law to reach the targets and also fulfill concrete requirement in society. Therefore this method give all mind to its perception regarding law effectiveness, where law in this case is conception as a means to arrange society. Pursuant to result of the research hence writer have conclusion that cause unemployed land in Pekalongan regency region because of intern and also extern factor of the company, like bad management condition of company, constraint of goods marketing result of production, limitation of capital effect of economic crisis, and bad relation with society. Besides that extern factor like nature situation, trouble of society and also the lack of construction and observation of government also cause the happening of is unemployed land. The role of Office Land of Pekalongan Regency for example is in activity of forming of executor regulation, regulation socialization, forming of executor government officer as well as executor government officer action to unemployed land. Besides its constraints for example is difficult to know domicile and existence of right owner of Land which is indication as unemployed land, problem of limitation in the case of acquirement of fund. Therefore needed cooperation and synergy from all related side so that execution of Publisher and Utilization activity of unemployed Land in Pekalongan regency region can run effective and as according to regulation going into effect.