REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG

Abstract

Reklamasi merupakan upaya untuk mencari alternatif tempat untuk menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota, termasuk Kota Semarang. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Dalam prakteknya reklamasi di Kota Semarang menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu akan dilihat sejauh mana pengaturan hukum reklamasi yang selama ini berlaku dan bagaimana prospeknya kedepan. Metode yuridis normatif, dipadu dengan komparasi di wilayah lain digunakan untuk meneliti aturan reklamasi dengan berbagai peraturan yang ada sehingga akan ditemukan tumpang-tindih dan keterpaduannya dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Kota Semarang di masa depan terkait dengan reklamasi. Hasil penelitian sebagai berikut; pertama, Wilayah pesisir Semarang mempunyai sensitifitas yang tinggi dibawah tekanan pertumbuhan penduduk, polusi terutama industri, pembuangan limbah, budidaya ikan, perkembangan laut, pariwisata, dan kegiatan intensif lainnya. Kedua, Reklamasi yang selama ini dilakukan hanya dengan keputusan Walikota meskipun disesuaikan dengan peruntukkan tata ruang akan tetapi masih bersifat mengikat secara internal pemeritahan saja. Ketiga, pentinya keterpaduan dalam pengaturan reklamasi dengan tata ruang, aspek pelestarian lingkungan, mitigasi bencana sesuai dengan kewenangan daerah. Keempat, adanya payung hukum yang dijadikan acuan daerah dalam melaksanakan reklamasi. Oleh karena itu, kedepan di pusat segera disusun Peraturan Presiden, Provinsi menjadi mediator daerah kabupaten/kota, daerah menyusun Peraturan Daerah yang mengikat secara internal di pemerintahan dan kepada seluruh stakeholder.