AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT UNDANG-UNDANG N0. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN ( Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn )

Abstract

Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn) ini dilakukan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk perkara nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturanperaturan hokum yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hokum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan lembaga atau instansi yang terkait dalam kaitannya dengan masalah pembatalan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Dasar pertimbangan hakim Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya mengenai perkawinan. Akan tetapi, dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. 2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman adalah berdasar pada Pasal 28 ayat (2) yaitu ; keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i’tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu,orang-orang ketiga selain yang telah tersebut sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I’tikad baik sebelum keputusan mempunyai kekuatan hokum yang tetap. This research about “MARRIAGE ABOLITION LAW EFFECT CAUSE HEAD MARRIAGE NOT LEGITIMATE BASE ON MARRIAGE REGULATION NUMBER 1 1974 ABOUT MARRIAGE IN RELIGION COURT SLEMAN (Study Case Number : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn) is done to know what is the consideration base used by the judge to deciade marriage abolition case in Religion Court Sleman for the case number : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn not contradiction with positif law about marriage especially, and its law impact off marriage abolition whitch has been decided by Religion Court Sleman. This study is juridical normatif, that is study which gives priority to literature and document research to get secondary data. Normatif approachment in this research is by investigating regulatedto marriage abolition case, while the juridical approachment is used in law analysis seesn from the siciety behaviour which patterns in interrelated institution or instance concerning in marriage abolition case. The researchs outcomes indicated that: 1. The Judge Conssideration On Religion Court Sleman decision Number 23/Pdt.G/2005/PA.Smn, not contradiction with positive law about marriage particuraly. But, The Council Judge Conssideration less accurate because not use Regulation Article 2, clause 1 Marriage Regulation 1974 to indicated for Article 71 letter e Islamic Law Compilation. 2. The law impact from marriage abolition base on Conssideration On Religion Court Sleman decision so based on article 28 clause 2 are; isn’t subsided valid to children born from marriage, husband or wife not done with good intentions, except for the common property if marriage abolition based to create other marriage for first, third people nor has been length of they to obtain the rights with good intention before decision have intensity definite.