MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2010

Abstract

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah daerah mampu meningkatkan pembangunan di daerahnya dengan menggali potensi daerah secara maksimal lewat APBD. Di dalam penyusunan dan penetapan APBD seringkali tidak sesuai yang dianggarkan dengan realisasinya. Pembangunan daerah yang terbengkali dan tidak tepat sasaran menjadi fenomena dalam pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme penyusunan RAPBD di Kabupaten Pemalang. Mekanisme tersebut diatur dalam Permendagri No 13 tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proses Mekanisme Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pemalang diawali dengan MUSRENBANG. MUSRENBANG. Penyusunan RKPD disusun berdasarkan hasil MUSRENBANG. RKPD adalah rencana kerja pemerintah daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan RKPD. Untuk memperlancar target dan program KUA perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran (PPA). KUA dan PPA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA merupakan dasar penyusunan RAPERDA APBD. Penetapan RAPERDA provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati atau walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati atau walikota disampaikan terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD setelah disahkan dijadikan dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD untuk pelaksanaan APBD.