IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI BANJIR DAN ROB (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PROSEDUR TETAP TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DI WILAYAH KOTA SEMARANG)

Nafiah, Nihayatun (2010) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI BANJIR DAN ROB (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PROSEDUR TETAP TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DI WILAYAH KOTA SEMARANG). Undergraduate thesis, Fisip Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF
20Kb

Abstract

Banjir merupakan kata yang sangat populer di Indonesia, khususnya pada musim hujan, mengingat hampir semua kota di Indonesia mengalami bencana banjir. Seperti halnya kota- kota pantai lainnya di Indonesia, Semarang menghadapi permasalahan laten berupa banjir dan rob. Predikat Semarang sebagai kota langganan banjir dan rob nampaknya kian melekat, meski berbagai upaya ditempuh, banjir dan rob tetap menghantui kota Atlas ini. Peristiwa ini hampir setiap tahun berulang, namun sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan cenderung makin meningkat baik intensitasnya, luasannya, maupun kedalamannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani banjir dan rob. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis dan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Badan Kesbanglinmas Kota Semarang, LSM Bintari (Bina Karta Lestari) dan sebagian warga Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas yang rumahnya menjadi langganan banjir dan rob. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani banjir dan rob menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bencana di Wilayah Kota Semarang adalah belum maksimal. Berdasarkan analisis model implementasi kebijakan menurut Edwards yang terdiri atas empat variabel yaitu komunikasi; sumberdaya (sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial); disposisi; dan struktur birokrasi juga memperlihatkan hasil yang belum efektif dan efisien.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science
ID Code:16363
Deposited By:Pemerintahan Admin
Deposited On:09 Jul 2010 11:04
Last Modified:09 Jul 2010 11:04

Repository Staff Only: item control page