EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Abstract

Para pencari keadilan, untuk menyelesaikan persoalan khususnya perkara-perkara perdata dapat menempuh dan memilih cara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain dan terutama melalui proses Pengadilan Negeri, melalui Badan Arbitrase. Demikian pula halnya dengan grosse akta masyarakat tetap berharap agar mereka dapat memilih alternatif penyelesaian perkara perdata melalui jalur tersebut. Kedudukan grosse akta itu sendiri sebagai alternatif penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan murah. Tetapi dalam praktek terjadi akta pengakuan hutang tidak efektif untuk menjamin penyelesaian hutang piutang. Kekuatan eksekutorialnya tidak dapat digunakan secara langsung, terlebih dulu harus meminta penetapan dari ketua Pengadilan Negeri untuk mengeksekusinya. Salah satu tujuan utama dari penulisan mengenai grosse akta ini adalah untuk mengkaji kembali tentang kedudukan, kegunaan dan kemanfaatan grosse akta itu sendiri baik bagi kreditor maupun bagi masyarakat serta pelaksanaan eksekusi dari grosse akta itu sendiri. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak. Proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (aanmaning), penetapan dan berita acara eksekusi. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi : faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor pihak yang berkepentingan dan faktor formal dan materiil. Kreditor tidak meminati pengikatan jaminan dengan grosse akta pengakuan hutang dan lebih memilih mengikat jaminan dengan hak tanggungan karena dapat dijual dibawah tangan dan proses eksekusi tidak berbelit-belit dan tidak bisa dibantah (verzet). Those who seek for justice, to settle the case particularly on civil case may find the way and choose the way as set forth under prevailing legislation, that among other and by State Court process in particular through Arbitration Executive Body. Thus, that the situation likewise the first of authenticated copy is happened to, the community express their expectation upon alternative settlement to the civil case in such a way. The legal standing of the first authenticated copy thereof has become an alternative to settle the case in simple way, fast and cheap. But in the case the deed evidence of debt shall not guarantee the effectiveness in the settlement of debt. The executorial power hereof is unusable directly that in previously shall have the statement from The Chairman of State Court for an execution. One of the main objective from this writing concerning to the first authenticated copy is to reevaluation concerning the legal standing, purpose and benefit of the first authenticated copy thereof either for creditor or community as well as the implementation to execution from the first authenticated copy thereto. This study becomes descriptive analysis by empirical jurisdiction approach, whereas the data obtained through literature study and field study accordingly in quantitative data analysis. Based on the results of this study, it is concluded that the execution on the first evidence of debt is not the execution by the court over a final court ruling, except that it is one exercised to meet the content of the agreement signed made by the parties. The process of execution must meet the procedures, conditions, and the phases, namely, the warning, stipulation, and minutes of execution. The factors which lead to the failure of the execution on evidence of debt include: legal substance factors, law enforcement factors, interested party factors, and formal and material factors. Creditors will not be interested in any security agreement on evidence of debt and prefer security agreements on liens right because they are easily negotiated and the execution process will not be too complicated as well as questionable.