PELAKSANAAN LELANG KAYU JATI DAN RIMBA PADA PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH

ABIDIN, AKHMAD ZAINAL (2009) PELAKSANAAN LELANG KAYU JATI DAN RIMBA PADA PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
310Kb

Abstract

Lelang kayu Perum Perhutani merupakan penjualan kayu yang berasal dari hasil hutan yang dikelola Perum Perhutani yang pelaksanaannya menjadi kewenangan KPKNL setempat. Jenis kayu yang dilelang adalah kayu jati dan kayu rimba dan hasil hutan lainnya. Lelang kayu Perum Perhutani diatur dalam aturan khusus yaitu Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 995/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan Kayu Bundar Jati dan Rimba. Aturan khusus ini mengakibatkan lelang kayu Perum Perhutani memiliki karakteristik tersendiri, yaitu tidak adanya pembatasan peserta lelang, tidak adanya keharusan memberikan uang jaminan dan harga limit yang terbuka. Pelaksanaannya masih ada hambatan yang menimbulkan kerugian bagi negara yaitu adanya persekongkolan lelang yang berakibat tidak tercapainya harga yang optimal. Cara mengatasi hambatan tersebut, dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif, datanya dikumpulkan melalui data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hambatan dalam pelaksanaan lelang Perum Perhutani adalah adanya persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta lelang, pegawai Perum Perhutani dan pejabat lelang. Persekongkolan terjadi sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan lelang. Persekongkolan sebelum pelaksanaan lelang berupa rekayasa mempersulit pengadaan oversich yang digunakan calon peserta lelang untuk melihat kayu di TPK dan penerbitan oversicht ganda. Persekongkolan pada saat lelang berupa pengaturan harga lelang oleh sindikat para peserta lelang yang dibantu oleh Pejabat Lelang. Persekongkolan pasca lelang berupa upaya menukar kayu yang dimenangkan pada saat pengambilan kayu di TPK. Upaya menghilangkan hambatan tersebut adalah perlu dilakukan reformasi sistem pelaksanaan lelang dengan memanfaat teknologi informasi dalam pengawasan pelaksanaan lelang dan melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas jalannya lelang serta peningkatan kualitas dan mental SDM pelaku lelang sehingga kerugian negara akibat persekongkolan lelang dapat dihindarkan. The logs auction held by the Perum Perhutani is logs selling originaly from wood managed by Perum Perhutani and belongs to the local authorithy held by KPKNL. The kinds of wood that were put into auction are teakwood and other wood logs. The wood auction is arranged in the specific rule namely Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No.995/KPTS/DIR/2007 about the guidance for domestic selling for round teakwood and logs. The specific rule made the wood auction held by Perum Perhutani has certain characteristic namely there is no limitation for the auction participant, no guarantee (money) and open price limit. Operationally there is an obstacle that caused the country’s lost it means there is an auction conspiracy as a result there is no optimal price. There is a way to handle the obstacle that is by conducting the study using the yurisdiction emphirical method. The study specification is descriptive in nature, the data are collected through primary and secondary data and then are analyzed qualutatively. The obstacle in doing the auction held by Perum Perhutani is an auction conspiracy held by the auction participant, the staff and officer. The conspiracy occured before, the due time and after the auction.. The conspiracy before the auction is a trial that caused difficulty in conducting oversich used by auction participant candidates to see the logs at the TPK and the publishment of double oversich. The conspiracy at the auction time is arranging the auction price by the auction participants helped by the auction officers. The conspiracy after the auction is an effort to exchange the logs won by the auction participant when taking over the logs at the TPK. The effort to get rid off the obstacle is done by having reformation system for auction using the benefit of information technology in watching the auction and involving the third party as the auction observer and also improving human resource quality and mentally so that the country’s lost caused by the auction conspiracy can be avoided.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:16334
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:09 Jul 2010 10:40
Last Modified:09 Jul 2010 10:40

Repository Staff Only: item control page