PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA BERJADWAL NASIONAL

Abstract

Transportasi udara niaga saat ini mengalami perkembangan pesat hal tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara, serta banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh perusahaan penerbangan seperti banyak kasus kecelakaan yang berakibat kematian atau luka-luka, kehilangan barang dan keterlambatan penerbangan. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga kepentingan penumpang terlindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara niaga nasional berjadwal, serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan transportasi udara niaga berjadwal nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga. Analisis data secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995. Materi perlindungan hukum yang diatur meliputi: tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara yang terdiri dari tanggung jawab terhadap penumpang, tanggung jawab terhadap barang, tanggung jawab terhadap keterlambatan (delay), tanggung jawab asuransi. Materi hukum berikutnya adalah penentuan nilai ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan pengangkutan udara. Selain itu, peraturan perundangundangan juga menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian, yaitu upaya hukum melalaui jalur pengadilan (litigation) dan upaya hukum di luar pengadilan (non litigation). Mengingat instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang transportasi udara sudah berusia lama maka diperlukan peninjauan kembali terhadap materi-materi atau substansinya sebab sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman (out up date) khususnya menyangkut ketentuan nilai ganti rugi. Sehubungan dengan itu diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk segera membentuk undang-undang baru yang mengakomodir kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Air Transportation in this time fast growth, with indication there are many airline providing air transportation service, and also many passenger use air transportation service. In operating of air transport in many passenger rights not fulfill properly by airline like many accident case causing bodily injury or death, losing of goods and delay of flight. Relatad with it needed regulation to protect of passenger. The issues in this research is how regulate by law to passenger protect and legal effort for passenger being damage by flight carrier. This research is research of normative law, which analize qualitative normative. The Result of research show that in positive law order in Indonesia there are law and regulation related to protection of law to passenger of air transportation, such is : Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1995, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001. Substantial protection of law there is : flight carrier liability of accident, flight carrier liability to passenger, flight carrier liability of goods, flight carrier liability of delay, insurance liability. The next Law substantial is determination of lost replacement cost which is obliged to fulfill by company of transportation of air. Besides, law and regulation also determine legal effort for passenger of lost, that is legal effort by litigation or non litigation. Considering instrument of law related to protection to passenger of air transportation have old so need to review especially rule of lost replacement cost nominal, and then expected to law maker to immediately to law reform and regulated.