POLA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA (Suatu Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 tahun 1997 di LPA Blitar)

Abstract

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, anak sebagai generasi penerus dalam kondisi apapun, harus mendapat perlindungan dan perhatian demi kepentingan terbaik baginya. Kharakteristik yang ada pada anakanak tidak tepat bila dipersamakan dan dipersatukan dengan orang dewasa, dapat dipahami bahwa seorang anak, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, serta belum sempurna akalnya, belum dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Oleh karena itu apabila seseorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa ia melakukan tindak pidana. Betapapun jahatnya anak tetap merupakan generasi penerus, maka anak harus mendapat pembinaan secara tepat, khususnya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Untuk mengkaji implementasi kebijakan legislatif tersebut, maka dilakukan penelitian thesis dengan judul “Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia” (Suatu Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Implementasi UU No.12Tahun 1995 dan UU No.3 Tahun 1997 di LPA Blitar). Penilitian bertujuan untuk mengetahui (a) kebijakan legislatif pengaturan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemasyarakatan, (b) pelaksanaannya di LPA Blitar, dan (c) Pola Pembinaan yang tepat terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis atau socio-legal research, di mana dalam pendekatan ini hukum didekati dan diteliti baik secara normatif (law in book) dan secara empiris (law in action). Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka, observasi dan wawancara dengan reponden penelitian. Penentuan responden penelitian dilakukan dengan cara purposive (purposive sampling). Terakhir data yang telah terkumpul dianalisis dengan analisa kulaitatif. Dalam penelitian dipahami bahwa implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 Tahun 1997, menentukan adanya pengaturan tentang tindak lanjut, sehingga untuk melengkapinya telah diatur secara teknis dalam peraturan pemerintah, yaitu PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Sistem Pemasyarakatan telah terdapat Pola Pembinaan, namun pola tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu. Untuk itu, mengingat anak sebagai generasi penerus dan harus menjadi manusia yang berkualitas, maka semua pihak yang terlibat dalam system peradilan pidana serta warga masyarakat harus dengan sepenuh hati memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak di masa depan. The development of human resources quality, child as most generations must be protected and concerned to the best interest for child. Child ‘s charater is different and don’t integrated by any human. So that, when a child commit a crime it is very important to study his or her family background thoroughly. A child who commit a crime even though create many problems, they have right to be saved as they are children of the future how evilest they are. Based on the result, when a child commit a crime must be exactly rehabilitation programs. Especially in Indonesian community system at Law No. 3/1997 about Juvenile Court and Law No. 12/1995 about Community Rehabilitation. Implementations of both that legislative policy, have thesis research with headline “Rehabilitation Models to Juvenile Offender in Indonesian Community System” (Socio-Legal Studies to Implementation Law No. 12/1995 and Law No. 3/1997 at Blitar ‘s Child Community Institutions). The research tries to examine (a) regulated legislative policy to juvenile offender rehabilitation in community systems, (b) implementations programs at Blitar Child Community Instituty, and (c) exactly rehabilitation models of juvenile offenders in Indonesian community system. This research is a socio legal research, in doing so, this study to do of law with law in books approach and law in action approach. Primary and secondary data are collected through literature studies, observacy studies and conducting some interviews with research respondents. The purposive method is to be employed in the study. Finally, colecting data are then analyzed by using qualitative methods. In this research are knowed that implementation Law No. 12/1995 and Law No. 3/1997 decided want to explain with aplicated regulations, so to be completed on order to desire Government’s Rule 31/1999, Government’s Rule 32/99 and Government’s Rule 57/99, They are higest verificatif order by legislatif policy. Reality, rehabilitation model for juvenile offender is excist but that models not be total integrated implementation. So that, child as most generations and must be qualified human, any ones in criminal justice system and some peoples must be totally at the best interest for a child of the future how evilest they are.