PERBANDINGAN HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PULAU BATAM DENGAN ORANG ASING DI NEGARA MALAYSIA

Abstract

Studi Perbandingan hukum perolehan hak atas tanah untuk orang asing di Indonesia (Batam) dengan Malaysia. Tujuan daripada penelitian ini adalah: 1. Menentukan status kepemilikan tanah untuk orang asing di Indonesia dan Malaysia 2. Membandingkan proses perolehan hak atas tanah untuk orang asing di Indonesia dan Malaysia 3. Menganalisa apakah PP No.41 Tahun 1996 telah cukup untuk mengatur dan mengkontrol kepemilikan tanah bagi orang asing di Indonesia. Penelitian tentang perolehan hak atas tanah untuk orang asing di Indonesia dan Malaysia ini menggunakan metodologi pendekatan Yuridis Normative , yaitu meneliti asas asas hukum, kaidah hukum dan sistimatika hukum., sedangkan data data dalam penelitian ini diperoleh dari data primair dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Interview dengan personil di beberapa kantor Pertanahan di Johor Bahru, Malaysia, kantor Pertanahan Kota Batam, kantor Otorita Batam, sedangkan data sekunder diperoleh dari perpustakaan. Berdasarkan ketentuan hukum Nasional Malaysia, orang asing yang akan memperoleh tanah/bangunan harus memenuhi beberapa persaratan diantaranya: a) Pemohon wajib menyerahkan aplikasi disertai dokumen pendukung yang ditujukan kepada Kantor Pejabat Tanah dan Galian; b) Kemudian permohonan ini dipresentasikan di Badan Musyawarah Eksekutif atau Direktur Kantor Tanah dan Galian untuk persetjuan / penolakan; c) Permohonan yang disetujui / ditolak kemudian diteruskan ke Pejabat Tanah Daerah, Dirjen Pertanahan dan Pertambangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal; d) Bagi orang asing yang membeli rumah diatas harga RM.250,000 sejak bulan Desember 2006 tidak diperlukan lagi izin dari Foreign Investment Committee. Rumah tinggal atau hunian di Daerah Industri Pulau Batam yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah: dikawasan sebagai berikut: a) kawasan pariwisata yang telah dilengkapi sarana dan prasarananya untuk menunjang kepariwisataan; b) Kawasan pemukiman yang meliputi Rumah Susun atau Rumah Tidak Susun (Horizontal) yang tidak termasuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana dengan pembatasan pemilikan tanah tidak melebihi 2.000 M2 PP No.41 Tahun 1996 belum mencapai hasil yang maksimal untuk mengontrol kepemilikan rumah tempat tinggal untuk orang asing The Law of Comparative study of Land Ownership Aquisition for Foreigner Between Indonesia and Malaysia. The purpose of this research are as follows: 1. to determine the status of foreign land ownership in Indonesia and Malaysia 2. to compare the process of land acquisition and land ownership between Indonesia and Malaysia 3. to analyze whether The government regulation No.41 (1996) whether it is sufficient to regulate and control foreign ownership of land The research of comparative study approaches to land acquisition by foreigner in Indonesia and Malaysia use a methodology a judicial normative approach to law. The data used in this research consists of primary and secondary data. The primary data was obtained from interviews with personnel in Land Department in Malaysia, the secondary data was obtained from library research, by means of research into primary data, secondary data and tertiary legal material. Based on The National Land Code, for obtaining a house, foreigner should follow the some conditions such as : a) Applicant/s or representatives submits their application along with the necessary particulars to the State Land and Mines Office (PTG); b) The paper is presented in the State Executive Meeting(EXCO) of the director of State Land and Mines for consideration and approval/rejection; c) The approval or rejection will be prepared and also forwarded to the District Land Office (PTD), Department of Director General Lands and Mines, Foreign Investment Committee (FIC) and Malaysia My Second Home Centre for record purpose; d) Every application for the approval for the approval of land ownership shall abide the Foreign Investment Committee (FIC); e) Ownership of residential units for the price exceeding RM.250.000,- per unit do not require the approval from the Foreign Investment Committee (FIC) no condition of usage and limitation of residential ownership applied which took effect from December 21,2006 A dwelling or residential place and or a house which can be owned by a foreigner in the industrial area of Batam Island shall be located in the following areas: a) Tourist area which is already equipped with complete facilities and infrastructure to support tourism or b) Residential area covering an Apartment building or one level (horizontal) building which is not categorized as a low cost house and a very low cost house and is limited to have a maximum area of 2000 M2 The government Regulation No.41 dated June 17,1996 regarding The Ownership of Dwelling House or Residence by Foreigner in Indonesia is not sufficient to regulate and control foreign Land Ownership