Peran Humas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah Sebagai Representasi Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Departemen Hukum dan HAM RI di daerah

Abstract

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah berdasarkan Surat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M – 01. PR. 07.10 Tahun 2005 adalah instansi vertikal Departemen Hukum dan HAM RI yang berkududukan didaerah dan menjalankan tugas Departemen Hukum dan HAM yang berkedudukan di propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang kepala. Tujuan dari penelitian adalah ini untuk mengetahui sejauh mana Humas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM mewakili menjalankan tugas dan fungsi kehumasan yang dilakukan oleh Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diamati (Moleong, 2002: 6). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi kehumasan, Humas Kantor Wilayah banyak menemui antara lain kendala “eselonsasi” dan Sumber Daya Manusia yang kurang. “Eselonisasi” merupakan istilah dalam pengambilan kebijakan yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat Eselon II jadi segala kebijakan di lingungan kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah hanya bisa dilakukan oleh pejabat Eselon II dan bukan oleh bagian dan bidang yang bersangkutan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Humas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menjalankan tugas kehumasan belum mendapatkan keleluasaan dalam mengambil kebijakan dan belum secara optimal menjalankan peran layaknya Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Departemen Hukum dan HAM karena kurang mendapat dukungan dari atasan dalam menjalankan program dan menjalankan kegiatan kehumasan. Hal ini yang membuat humas seperti tidak memilki bentuk program kerja yang jelas bahkan oleh pegawai di lingkungan Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.