Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang- undang Perkawinan dan Pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan semu serta cara untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk mengetahui cara- cara atau langkah- langkah untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum atas suatu perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Penulisan Tesis ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan yuridis normative, sedangkan data diperoleh melalui Perundang- Undangan, kepustakaan, dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dicegah melalui perkawinan ini harus memenuhi syarat perkawinan materiil maupun formil dan syarat materiil maupun formil untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sulistyawan, Aditya Yuli (2008) Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang- undang Perkawinan dan Pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan semu serta cara untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk mengetahui cara- cara atau langkah- langkah untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum atas suatu perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Penulisan Tesis ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan yuridis normative, sedangkan data diperoleh melalui Perundang- Undangan, kepustakaan, dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dicegah melalui perkawinan ini harus memenuhi syarat perkawinan materiil maupun formil dan syarat materiil maupun formil untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
1091Kb

Abstract

Kebaya sebagai pakaian tradisional wanita Indonesia merupakan salah satu aset budaya nasional yang harus dijaga kelestariannya. Atas dasar hal tersebut, beberapa orang perancang kebaya telah mengembangkan kebaya melalui berbagai modifikasi menjadi busana yang fashionable dan kembali diminati. Salah satu perancang kebaya yang mengembangkan kebaya modifikasi tersebut adalah Anne Avantie. Saat ini bahkan karyakarya kebaya modifikasi Anne Avantie telah diakui baik di tingkat nasional maupun internasional melalui prestasi-prestasi yang diraihnya. Namun, seiring eksistensi yang diraihnya, telah banyak terjadi plagiat karya kebaya modifikasi Anne Avantie dalam berbagai macam tindakan yang merugikan penciptanya tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan antara lain : Pertama, apakah karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie mempunyai nilai tinggi di bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia? Kedua, apakah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie? dan ketiga, bagaimana langkahlangkah yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas ketiga permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif analitis. Karya kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan kebaya modifikasi yang bernilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang diraihnya dan pengakuan masyarakat. Pelanggaran hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang terjadi dimana-mana dengan berbagai macam kasus menunjukkan tingginya angka pelanggaran hak cipta atas karya kebaya Anne Avantie tersebut. Padahal, karya kebaya modifikasi Anne Avantie termasuk ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 12 huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian Anne Avantie selaku pencipta atas kebaya yang dibuatnya, mendapatkan hak eksklusif untuk melarang orang lain menggunakan hak tersebut tanpa izin penciptanya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta tersebut, menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat ditempuh dengan jalur litigasi baik secara pidana atau perdata, atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie saat ini masih kurang maksimal. Padahal UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah cukup memberikan perlindungan atas karya-karya cipta yang ada termasuk kebaya. Untuk itu diperlukan kesadaran oleh pihak-pihak yang terkait dalam mewujudkan penegakan hukum hak cipta yang maksimal. Selain itu juga diperlukan sosialisasi kepada para pencipta dan masyarakat luas mengenai pentingnya menghargai hak cipta. Kebaya, as an Indonesian woman traditional costume, is one of the national cultural assets that its conservation should be preserved. Based on that matter, several kebaya designers have developed kebaya through some modifications making it to be fashionable clothes that are able to draw interests. One of kebaya designers developing modified kebaya is Anne Avantie. Even today, the works of kebaya by Anne Avantie have been recognized both in national and international levels through the attained achievements. However, together with the existence achieved by her, many plagiarisms have occurred concerning the works of kebaya by Anne Avantie in various harming actions that could damaged her. The legal issues in this thesis could formulated as written below : First, does Anne Avantie’s modified kebaya have a highly valued in the Indonesian modified kebaya design field? Second, Is there any violations against the works of modified kebaya design by Anne Avantie? Third, what steps should provided to give copyright protection for Anne Avantie’s modified kebaya design under Copyright Act Number 19 Year 2002 ? Whereas, this research’s purpose is to get all of that legal issue’s answers. The research’s method which has been been used in this research is juridical-norm. Whereas the research specificated which has been used is descriptive-analytical. Anne Avantie’s modified kebaya has a highly valued in the Indonesian modified kebaya design field. It is showed by her achievement and society acknowledgment. The copyright violation of Anne Avantie’s modified kebaya which is established by the plagiarism act in a lot of cases shows the highly copyrights violation of her creation. However, Anne Avantie’s modified kebaya is included in the protected creation according to Article 12 letter f of the Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002. Therefore, Anne Avantie, as the creator of the kebaya created by her, receives exclusive rights upon the copyrights of the kebaya to prohibit other people to use those rights without any permission from its creator. The legal steps which can used as the copyright protection under the Indonesian Copyright Act No.19 Year 2002 are the litigation even for the penal or civil, or through alternative dispute resettlement. Nowdays, The implementation of copyrights protection upon Anne Avantie’s modified kebaya is still in un maximally condition. However, The Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002 has been provided enough protection for any creator’s creation, including modified kebaya. Thus, the awareness of involved parties in realizing the maximum law enforcement concerning copyrights is required in order to increase the desire of creators to produce their works. Beside that, we need to socialize the importance of the appreciation and protection of copyrights to the creator itself and society.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:16177
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:08 Jul 2010 10:11
Last Modified:08 Jul 2010 10:11

Repository Staff Only: item control page