KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Abstract

The form of the deviation of a marriage which we have known as pseudolaw is the deviation of a marriage that is done for getting an Indonesian citizen easily and cheap especially for a foreigner, without passing the process of general citizenship. It might be done by using the stipulation in the fifth-eighth article of the law about marriage and the nineteenth article of the law about Indonesian citizen. The foreigner who has married with an indonesian could get an Indonesian citizen through giving the letters to the official to be an Indonesian. The official is the person who has a certain position which is pointed by the minister for handling the problems which is related eith the deviation of the aim of ideal marriage, which is written in the law about marriage, it is for forming a happy and everlasting family which is based on the only god. The purpose of this research is for knowing what it is meant with pseudolaw, the ways for getting an Indonesian citizen and for knowing the risks of the law to a marriage which is aimed for getting an Indonesian citizen. In this research, the writer used a descriptive analytical research through a normative jurisdictional, where as the datas were got by the laws, literatures and interviews which were continued them quantatively. From it can be concluded that pseudo-law is a way of a law smuggling for getting an Indonesian citizen which is based on the nineteenth number 12 of 2006 about Indonesian citizen. Fulfilling the material and formal requirements of marriage and the requirements for getting an Indonesian citizen, which is based on the nineteenth article of the law about of Indonesian citizenship Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang- undang Perkawinan dan Pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan semu serta cara untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk mengetahui cara- cara atau langkah- langkah untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum atas suatu perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Penulisan Tesis ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan yuridis normative, sedangkan data diperoleh melalui Perundang- Undangan, kepustakaan, dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dicegah melalui perkawinan ini harus memenuhi syarat perkawinan materiil maupun formil dan syarat materiil maupun formil untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.