KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN PIDANA BADAN (CORPORAL PUNISHMENT) DI INDONESIA (Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam)

Abstract

Kejahatan pada saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi pada secara kuantitas namun juga secara kualitas. Pidana sebagai ”alat” terakhir dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan diharapkan dapat berfungsi secara maksimal untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan. Berfungsinya hukum dalam hal ini hukum pidana, sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat tempat bekerjanya hukum tersebut. Selain itu penggunaan pidana yang sesuai sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga berpengaruh pada naik-turunnya angka kejahatan yang berpengaruh juga pada kesejahteraan masyarakat. Pidana badan merupakan salah satu jenis pidana yang masih digunakan di banyak negara termasuk di Indonesia yaitu di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pidana badan (corporal punishment) di Nanggroe Aceh Darussalam, dilihat dari perspektif kajian perbandingan berbagai Negara dan apakah pidana badan dapat (cukup beralasan) digunakan sebagai alternatif sarana kebijakan Hukum Pidana Nasional dalam penanggulangan kejahatan. Penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer berupa wawancara langsung dan data dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris dan komparatif normatif. Dengan membandingkan pidana badan dalam pengaturan dan pelaksanaannya di lapangan. Penerapan pidana badan di Nanggroe Aceh Darussalam saat ini hanya terbatas pada penggunaan pidana cambuk sebagai salah satu jenis sanksi pidana, yang diatur dalam lima qanun syari’at berkaitan dengan ibadah, minuman keras, perjudian, mesum, dan pengelolanaan zakat, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pelaksanaan pidana badan dalam hukum pidana Islam dan negara Islam lainnya seperti Saudi Arabia dan Iran. Sama halnya dengan Nanggroe Aceh Darussalam di beberapa negara seperti Fiji, Malaysia, dan Singapore, pemberian pidana badan hanya sebatas pidana cambuk yang diancamkan pada banyak jenis kejahatan dan pelanggaran. Namun, ada banyak perbedaan pelaksanaan pidana badan di Nanggroe Aceh Darussalam dengan tiga negara di atas, diantaranya di tiga negara di atas pelaksanaan pidana badan di laksanakan di tempat tertutup dengan mengikat terpidana pada alat yang telah dipersiapkan. Pengaturan pidana badan sebagai salah satu jenis pidana dalam sistem hukum nasional untuk penanggulangan kejahatan di Indonesia sangat dimungkinkan dalam rangka upaya pembaharuan hukum pidana nasional guna menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang tidak dengan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Crime at the moment increase a real significant improvement. The improvement not only happened at in amount but also in quality. Punishment as the last "equipment" in preventing and overcomes crime is expected able to function maximumly to protect public from offender. The Functions of law specially criminal law, hardly influenced by public characteristic place of working it the law. Besides that usage of criminal law appropriate as supporting facilities for crime prevention also haves an in influence to rising and falling numberof crime that having an effect at social welfare. Corporal punishment is one of type punishment which still be applied in many states including in Indonesia that is in Nanggroe Aceh Darussalam as supporting facilities for crime prevention. From the background the problem will be analysis are How regulation and aplication of corporal punishment in Nanggroe Aceh Darussalam, from in perpective of comparison study various cuontry and whether corporal punishment earn (be reasonable) applied alternatively supporting facilities for policy of National Criminal Law in crime prevention. Research in writing of this thesis done in Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data in this research obtained from primary data in the form of direct interview and data from research in field, while secondary data obtained from book study. Data obtained the is analysed with qualitative descriptive method. Approach method in writing of this thesis applies approach method of yuridis normatif, empirical yuridis and comparability normatif. By comparing corporal punishment in its the arrangement and execution in field. Applying of corporal punishment in the existing Nanggroe Aceh Darussalam only limited to usage of whipping severely as one of sanction type of punishment, what arranged in five qanun shariah relates to religious service, liquor, gambling, immoral, and Management religious obligatory, which its the execution adapted for execution of corporal punishment in other Islam criminal law and Islam state like Saudi Arabia and Iran. The same as to Nanggroe Aceh Darussalam in some states like Fiji, Malaysia, and Singapore, giving of corporal punishment only limited to whip punishment that threatened at many felony types and misdemeanor. But, there is many execution differences of corporal punishment in Nanggroe Aceh Darussalam with three above states, between it in three states above execution of corporal punishment in executing in place of closed with banding punished at equipment which has been drawn up. Regulation of corporal punishment as one of punishment type in national law system for crime prevention in Indonesia very enabled for the agenda of renewal effort of national criminal law to replace ommission Criminal Code of Dutch colonial that is not suitable with Indonesia public characteristic and inappropriate again with development of period.