PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINGKAR UTARA KOTA TEGAL

AKBAR, ADI (2009) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINGKAR UTARA KOTA TEGAL. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
244Kb

Abstract

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satusatunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal dan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentingan Umum, yaitu dengan tidak membentuk Panitia Pengadaan Tanah, namun hanya panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota, sehingga akan menjadi sulit ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai ganti-kerugian antara pihak masyarakat yang tanahnya terkena proyek dengan pihak panitia tersebut. 2) Rendahnya jumlah ganti-kerugian yang ditawarkan dalam setiap pelaksanaan pembebasan tanah selama ini menjadi masalah dalam pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak lebih dikarenakan oleh faktor dana daripada faktor psikologis masyarakat. Tile matter of land exemption is very sensitive in its handling because it relates to many people's needs. If it is viewed from the government's needs of land used for the sake of development, it can be understood that the available state land is very limited. Therefore, the only way that call be taken is by exempting land owned by public, whether it has been administered by the right based oil the Traditional Law or other rights according to the Agrarian Law. This research has an objective to find out the process of land provision for the Construction of North Ring Road Project in 'regal City and the obstacles or hindrances in its execution and also the efforts taken to overcome them. The used research method in this research was the juridical-empirical approach method, which is a legal research using the existing factual approach by conducting an observation and research at the site, then, it is observed and carefully studied based o the related law and order as the reference to solve problems. 'File used data were primary data collected directly from the site by using questionnaires and interviews, and also secondary data in form of a literature study. The used data analysis was the qualitative analysis, in which, its process of drawing conclusion is conducted deductively. The obtained research results are: 1) The execution of the project of land provision for the Construction of North Ring Road Project in regal City is attached to the terms of regional autonomy. This transfer surely with the hope of the acceleration of the achievement of national goals through the acceleration of regional goals, because the administration of regional autonomy has the objectives of improving better service and societal welfare, developing democratic life, justice and equal distribution and also maintaining harmonious relationship between the central and regional government and between the regions in order to maintain the unity of United State of the Republic of Indonesia. 2) The low amount of compensation offered in every execution of land exemption, which so far becomes the problem of the execution of exemption or right transfer is caused more by the factor of fund rather than the psychological factor of the society.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:16147
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:08 Jul 2010 09:36
Last Modified:08 Jul 2010 09:36

Repository Staff Only: item control page