KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN

Abstract

Tesis ini membahas mengenai kebijakan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden. Latar belakang yang digunakan adalah pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden terkait dengan pencabutan pasal penghinaan Presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Tentunya dengan pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden pada KUHP, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak juridis bagi perlindungan terhadap martabat Presiden itu sendiri. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini merupakan upaya dalam memperbaharui hukum pidana di Indonesia, namun di sisi lain pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden merusak sistem di dalam KUHP itu sendiri. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden itu akan menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan terhadap Presiden bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Melihat kondisi demikian, muncul permasalahan mengenai bagaimana rasionalitas yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencabut pasal penghinaan terhadap Presiden serta apakah dampak juridis dari pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden tersebut. Melalui dua permasalahan diatas juga akan dibahas bagaimana pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden oleh berbagai negara dan pengaturannya di masa mendatang. Dalam pembahasan tesis ini, permasalahan yang ada pada latar belakang akan dibahas dengan menggunakan metode juridis – normatif yang didukung dengan penggunaan metode juridis komparatif. Dengan demikian penelitain ini merupakan penelitian deskriptf analitis yang menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan – bahan kepustakaan. Data – data yang diperoleh akan dianalisis dengan kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif. Dapat disimpulkan, pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden oleh Mahkamah Konstitusi tidak berdasarkan reasoning yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari alasan – alasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak melihat secara substansial arti dari pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden. Tentunya pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini memberikan dampak juridis bagi KUHP sendiri dan perlindungan terhadap martabat Presiden. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Preisden seolah – olah perbuatan menghina Presiden bukan lagi merupakan tindak pidana, selain itu masih terdapatnya pengaturan pasal penghinaan terhadap masyarakat biasa, pasal penghinaan terhadap bendera dan lambang negara serta pasal penghinaan terhadap raja, kepala negara dan perwakilan negara lain menunjukkan betapa pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden itu merusak gradasi nilai di dalam KUHP. Di masa mendatang dengan disusunnya RKUHP diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap martabat Presiden. Pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden pada masa mendatang, hendaknya juga ditempuh dengan memperhatikan berbagai pengaturan pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden di berbagai negara, antara lain Jerman, Georgia, Albania dan Tajikistan. This thesis discusses upon the policy of the assulting criminal action toward the President. The used background is the arragement of the section upon the assaulting toward the President related to the withdrawal of the section of President assaulting action by Constitution Court. By the withdrawal of the section upon penal code, either directly or indirectly, there will be juridical effect for the protection upon the President’s prestige. The withdrawal of the section is an effort upon the renewal of the Penal Law in Indonesia, nevertheless, upon the other side, the withdrawal damages the system upon the Penal Code itself. The withdrawal will show that the assaulting action toward the President is not a criminal action. Consedering the mentioned condition, there is problem upon the matter of how the rationality that is used by Constitusional Court to withdrawal the section is and what the juridical effect from the withdrawal. By the above-mention matters, there will be discussed also upon the arragement of the section upon the assaulting action toward the President by any country and the arragement in the future. Upon the research discussion, the existed problem upon the background will be discussed by using juridical method-normative that is supported with the usage of the method of jurudical comparative, thus, the research is a descriptive analytical one that use the secondary data such as literature. The gained data will be analyzed qualitively with the explanation of descriptive analitycal and prescriptive. It could be concluded that the withdrawal of the section by Constitution Court is not based on the fairly strong reasoning. It could be seen from the used reason by Constituion Court that they do not see it substantially the meaning from the arrangemen of the Section of assaulting action toward the President. It is absolutely the withdrawal giving juridical effect for the Penal Code it self and the protection toward the President’s prestige. The withdrawal tends to be an action of assaulting the president in that it is no longer the criminal action, besides, there is still the arragement upon the assaulting section toward the ordinary society, the assaulting section toward the national flag and symbol, and the assaulting section toward the king, national leader, and the reprensentative of other country show that the withdrawal decreases the value gradation upon Penal Code,in the future, upon the arrangement of RKUHP/ Draft of Penal Code, it is expected that it will provide the better protection toward the President’s prestige. The arrangement upon the Section in the future must experience the prosess of considering every section arrangement upon the assaulting action toward the president upon many countries, such as Germany, Georgia, Albany, and Tajikistan.