HARTA BERSAMA SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGGAN (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

Abstract

Penyelenggaraan pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan ekonomi dalam pelaksanaannya membutuhkan dana. Kebutuhan akan dana dapat diperoleh masyarakat melalui penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perjanjian kredit. Dana yang disalurkan oleh bank berasal dari masyarakat sehingga bank memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada debitornya. Untuk memperoleh jaminan terbayarnya pinjaman yang diberikan kepada debitor, bank akan membuat perjanjian jaminan yang salah satunya dapat berupa hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah(UUHT) adalah orang-perorangan atau badan hukum yang memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangan seseorang untuk membebani hak tanggungan berbeda dalam hal atas tanah yang dibebani hak tanggungan yang merupakan harta kekayaan perkawinan. Harta kekayaan perkawinan diatur dalam hukum harta kekayaan perkawinan, yang pengaturannya sebelum tahun 1974 dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan setelah tahun 1974 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Untuk itu perlu diketahui mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya UUP, Pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama dihubungkan dengan UUP dan perlu diketahui akibat hukumnya jika pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami/isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan yang ditunjang dengan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait dan data yang diperoleh dianalisa secara analisa kualitatif. Pengurusan harta kekayaan suami isteri berupa harta bersama setelah berlakunya UUP dilakukan secara bersama-sama oleh suami isteri, karena kedudukan mereka seimbang. Oleh karena itu pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan suami isteri. Apabila tidak, maka berdasarkan UUHT dan UUP, perjanjian mengenai pembebanan hak tanggungan tersebut (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) dapat dibatalkan dan kreditor hanya mendapatkan jaminan secara umum. Implementation of development in Indonesia, espesially economic development implementing need have funds. Society was obtaining requirement of funds although distribution of founds by bank of financial institution get it is not bank in the form is agreement of credit. Fund contributed come from society, so that, bank have to obligation to justification. Because of that, bank has to take carefully if will encumbering to debtor. To get guarantee paid from loan had give to debtor. Bank making guarantee agreement, that one it is responnsiblity right. Giver of right responsibility pursuant to constitution No 4 1996 year concerning right responsibility of land and than material is the attribute of land (UUHT) that are person/personal or law institution having authority for it. Some one of authority for and cumbering of right responsibility., different in right of land were burden, right responsibility its marriage wealth. Marriage wealth arranged by marriage wealth of law, arrange before 1974 years can see is civil code (KUHPerdata) and after 1974 years, pursuant to constitution No 1, 1974 year concerning marriage above (UUP). For that necessity knowing about marriage wealth management after applied UUP, implementation given load of right responsiblity to common property correlated to UUP and need to know property without have approval husband/wife, pursuant to constitution applied. Used research method juridical empirical perpective with analitytical descriptive research specification. Technical collecting data teken for study literature that supported fieldwordk as interview with related parties and obtained dat, analyzed as juridical qualitative. Husband and wife wealth managemet as common property after applied UUP conducted together by husband and wife. Cause they are position balances. Because of that implementation given load right responsibility to common property, have to conduct by husband and wife approval. If not, pursuant to UUHT and UUP, agreement concerning given right responsiblity (acts Encumbering of right responsiblity) canceled (Voidable/vermetig) and in general, creditor only getting guarantee.