PERLUASAN AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN SMP (KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL)

Abstract

Wajib Belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak 2 Mei 1994 belum memenuhi target sehingga Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Akan tetapi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP di Kabupaten Tegal baru mencapai 80,74% (2006). Faktor penyebab rendahnya APS SMP di Kabupaten Tegal diantaranya adalah banyaknya lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP (4.389 siswa / 15,4%, data tahun 2007). Upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pelayanan pendidikan SMP diantaranya melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Kabupaten Tegal mendapat kuota 240 unit untuk menampung 9.586 siswa dengan anggaran Rp 16.800.000.000,00. Anggaran sebesar itu belum menjadi jaminan untuk dapat meningkatkan APS SMP karena terdapat faktor-faktor lain yang mendukung dan menghambat penduduk usia sekolah (13-15 tahun) untuk tidak melanjutkan pendidikan SMP. Tujuan penelitian ini adalah menemukenali faktor penyebab dan pendukung penduduk usia sekolah 13-15 tahun untuk tidak/melanjutkan pendidikan SMP. Pendekatan penelitian secara kualitatif dimana salah satu pendekatan penelitian ini melalui pendekatan fenomenologis, selanjutnya dideskripsikan secara eksploratif. Adapun tahapan analisis data melalui identifikasi: jumlah penduduk usia sekolah, jumlah lulusan SD dan persebarannya, daya tampung dan persebaran kelas 1 SMP, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perluasan akses pelayanan pendidikan SMP, analisis tentang: faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perluasan akses pelayanan pendidikan SMP melalui analisis supply dan demand SMP, faktorfaktor yang menjadi penyebab/pendukung penduduk usia sekolah (13-15 tahun) untuk tidak/melanjutkan pendidikan SMP. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diperoleh temuan-temuan yang bersifat negatif/faktor penyebab penduduk usia sekolah (13-15 tahun) tidak melanjutkan SMP, yaitu faktor ekonomi keluarga yang rendah, motivasi yang kurang, lingkungan yang kurang mendukung pendidikan dan faktor geografis yang dapat menghambat akses ke layanan pendidikan (SMP). Demikian juga temuan yang bersifat positif (pendukung) penduduk usia sekolah (13-15 tahun) melanjutkan SMP, yaitu ekonomi eksternal seperti adanya BOS/BOS buku, motivasi eksternal berupa jenis pendidikan SMP yang diinginkan adalah SMP berbasis agama/pendidikan luar sekolah seperti kejar paket B dan motivasi internal seperti keinginan untuk tercapainya cita-cita, faktor lingkungan eksternal karena banyak teman dan lingkungan internal seperti adanya dukungan dari orang tua. Kemudian faktor geografis karena adanya akses yang mudah (transportasi dan jaraknya memang relatif dekat) Rekomendasi dari penelitian ini: 1. Pemberdayaan ekonomi keluarga yang disesuaikan dengan karakteristik setempat, bentuk perluasan akses pelayanan pendidikan yang memungkinkan adalah pengembangan pendidikan SMP alternatif, 2. Peran yang lebih bagi tokoh masyarakat/agama dalam menumbuhkan motivasi yang tinggi, bentuk perluasan akses pendidikan SMP yang memungkinkan adalah perpaduan pelayanan pendidikan SMP berbasis agama dengan muatan kejar paket B dan muatan lokal, 3. Pemerintah/Pemda perlu memfasilitasi Dunia Usaha Dunia Industri dengan penyediaan SDM lokal yang berkualitas, 4. Faktor komunikasi secara tulus cinta kasih dan hangat terutama lingkungan terdekat untuk menghindari miskomunikasi, 5. Perlu koordinasi dari instansi terkait, terutama Dinas Pertanian, Dinas Pelayanan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas P dan K, Dunia Usaha Dunia Industri, dan mitra kerja lainnya untuk meumuskan dan merealisasikan Program Pemberdayaan masyarakat melalui agrowisata stroberi. 6. Semua pihak ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan (Pemerintah, orang tua dan masyarakat termasuk DUDI) agar berpartisipasi aktif dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa baik secara materi/non materi, 7. Perhatian yang sama di setiap sektor oleh Pemerintah (Pemerintah Kabupaten Tegal) dalam pemerataan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur (jalan, transportasi, komunikasi) untuk wisatawan juga berdampak pada dunia pendidikan, 8. Perlu adanya kerja sama di setiap sektor dalam arti peluang sekecil apapun dalam rangka peningkatan APS SMP seperti penerapan sanksi berupa Undang- Undang, Perda atau lainnya bagi perusahaan/pabrik yang mempekerjakan anak usia di bawah umur dan tidak menamatkan pendidikan SMP, 9. Simultannya pendidikan formal dan non formal serta pembangunan SMP alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik lingkungan tetapi tidak meninggalkan roh dan makna pendidikan itu sendiri, 10. Komitmen seluruh stakeholder pendidikan senantiasa dikawal karena nasib bangsa tergantung pada kualitas SDM yang tentunya diperoleh dari pendidikan, 11. Perlu penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan peningkatan APS SMP. Nine-year elementary education has been promulgated by the Indonesia Government since 2 May 1994. However, the program has not met its ultimate objective so that the Government needed to issue another policy. Therefore, it issued a Presidential Instruction No. 5 /2006 on the National Movement of the Acceleration of the Nine-Year Elementary Education and Illiteracy Eradication. The rate of school participation (APS) of Secondary School in Tegal Regency resulted 80.74% in 2006. In other words, the elementary education has not been fully obtained. Factors affecting the low rate of school participation of secondary school in this regency were many elementary school graduates did not continue their study to the secondary school (4,389 students/15.4%, according to the 2007 data). Government has made efforts in extending service access of the secondary education. One of them was through establishing new class buildings. The program provided Tegal Regency with 240 units for 9,586 students, worth Rp.16,800,000,000.00. In fact, such budget could not guarantee improve the rate of school participation (APS) in secondary school since there were other factors that either supported or hampered the school-year population (13-14 years old) to continue their study to the secondary school. This study aimed to find out factors affecting and intervening the school-year population (13-15 years old) to continued/not to continue their study to the secondary school. The study used deductive positivistic and descriptive qualitative. This approach was described in an exploratory manner. Stage of data analysis was performed by identification: number of school-year population, number of elementary school students and their distribution, school-year population distribution, factors supporting and hampering the access extension of the secondary school educational service by means of the secondary school supply-and-demand, factors affecting the school-year population (13-15 years old) to/not to continue their study to the secondary school. According to the study and analysis, it resulted negative factors affecting the school-year population not to continue their study to the secondary school. There are several factors that had to be taken such as low economic rate, lack of motivation, environment, and geographical aspect. Whereas, the positive findings were supported by government-based grants such as school operational grant (BOS), book donations, external motivation in form of religious-based secondary school, and out-school program such as “Kejar Paket B” and internal motivation such as the search for obsessin, peers’ persuasion, and the most significantly, parents’ supports. The geographical factor could be overcome by the development of transportation. The study recommended as follows: 1. the empowerment of family welfare according to the local potentials, in which access extension may accelerate the secondary education program; 2. more significant roles of local leaders/religious leaders to motivate the local people; 3. facilitation of DUDI and high quality local human resources; 4. good communication in a condusive circumstance; 5. Good coordination between Ministry of Agriculture and Gorestry, Integreted Service Agency, Ministry of Tourism and Transportation, Ministry of Transport, Ministry of Education, Business and Industrial Sectors, and other concerned business partners in order to formulate and to realise People Empowerment Program by means of the Strawberry Agrotourism, 6. common responsibilities of each concerned party government, parents, and community, including DUDI) with an active participation in national education; 7. equal concern to all sectors by the Government (in this case, Local Government of Tegal Regency) in the development (such as infrastructural development: road, transportation, and communication); 7. good co-operation between concerned sectors in an opportunistic manner in order to improve rate of school participation (APS), such as the promulgation of rules and regulations, local acts, and other legal concerns related to under-age employment practices; 8. simultaneous development of both formal and non-formal education and establishment of alternative secondary schools according to the local needs; 9. strong commitment of all stakeholders in educational system that hold up the spirit and the true meaning of education, which focuses on high quality human resources; and 10. further studies and researches concerning the improvement of rate of school participation of the secondary school