PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI

RACHMAN, YUSNIDAR (2006) PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
253Kb

Abstract

Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw., serta mengetahui akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah dengan Penggugat menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan sifat hukum, khususnya hukum perkawinan dalam hal ini mengenai pembatalan perkawinan yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa pada proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan, karena telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya kesepakan dan tidak adanya paksaan. Adanya pembatalan perkawinan tersebut memberikan akibat hukum bagi harta suami istri, Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik yang dalam karya tulis ini adalah Penggugat, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga. Sedangkan bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut. The certainly in law requires the marriage to be performed in advance to meet the require ments and rules of the marriage that should be fulfilled is a deal between all sides which wish to establish a marriage, including having been known the self –identity truth by each side in it. This research intends to recognize the process of the marriage implementation proposing a cancellation in Slawi Religious Court No.59/Pdt.G/2005/PA.Slw.,and to know the relationship with the third side. The proposal of the marriage cancellation in the case above is started from being known the Accused status in which as getting married with the Accuser uses incorrect self-identity and is still tied in a marriage with other side. This reality is a proof for not being met one of the marriage requirements making the marriage to be capable of being proposing the cancellation. Such things as mentioned above becomes the background of this Thesis by using empirical juridical approach, an approach to the law issue, particularly the marriage law, in which in this case concerning to the marriage cancellation appropriate to the reality in public. Through this research, it can be concluded that to the marriage implementation proposing a cancellation in Slawi Religious Court No. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. has occurred something that may be become a reason to perform the marriage cancellation. Due to having occured a deception done by the Accused to the Accuser concerning to his self-status contradicting with the marriage requirement, namely there being an agreement and there not being any force. The marriage cancellation provides a law impact for the property of the couples. Principally, the altogether property obtained during the marriage becomes collective property. The effect of the cancellation marriage may not suffer any side having a good will called the Accuser in this thesis, even for the side having a bad will should be responsible for any damages including the interest. Meanwhile, for the Third Side who has a good will to the marriage cancellation does not have any impact. Hence, the whole civil action or the bond experienced by the couple before the marriage cancellation stays prevailing, and it should be performed by the couple.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:15976
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:07 Jul 2010 09:38
Last Modified:07 Jul 2010 09:38

Repository Staff Only: item control page