PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TEGAL

Abstract

Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan dan penyalur kredit memberikan peran yang penting terhadap pembangunan Nasional terutama pembangunan di bidang ekonomi. Pemberian kredit yang merupakan kegiatan utama bank sering menjadi penyebab suatu bank menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan pengembalian pinjaman dari seorang debitor dalam dunia usaha tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut/tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor yang lain. Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data primer di lapangan dilanjutkan dengan data sekunder yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam prakteknya belum diberikan secara optimal karena untuk kredit macet bank-bank pemerintah pengurusannya diserahkan kepada KP2LN sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 49 Prp. 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Adapun penyelesaian kredit macet di PT. BRI Cabang Tegal adalah apabila debitornya kooperatif maka dilakukan penyelesaian secara damai sedangkan jika debitornya tidak kooperatif maka penyelesaian kredit macetnya diserahkan kepada KP2LN. The existence of bank as finance institution and loan distributor serves important rule towards national development mainly in economy sector. Loan issuing that is actually the main activity of a bank often becomes the main source of problem for the bank as well. It is due to the loan owned by creditors are sometimes cannot be paid properly. Article 1 point 1 Act No. 4 Year 1996 on Compulsion Right States that Compulsion Rights is an insurance rights imposed on rights of land mentioned in Act No. 5 Year 1960 about Basic Regulations of Agrarian Principles, including/not including other objects parts of land, for the payment of certain loan that positions mainly certain creditors towards other creditors. In this thesis writing, the writer use approach method yuridical-empirically that is a way or procedure used to solve problems by analyzing primary data on the field and continued by analyzing the existing secondary data. Based on the results it is observed that insurance given by Article 6 and Article 20 Act 4 Year 1996 on Compulsion Rights practically has not been given optimally due to the solution of the government banks’ payable loan is given to KP2LN as regulated in Act No. 49 Prp Year 1960 on panitia Urusan Piutang Negara/PUPN (Committee of State’s Payable Management). Whereas the solution of payable loan in PT. BRI Tegal Branch is that if the debtors are cooperative then the loan settlement will be done cooperativey but if the debtors are not cooperative then the loan settlement is given to KP2LN.