PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN UNTUK RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

Abstract

Dalam rangka pembangunan di bidang perumahan, maka perlu diberikan perhatian yang lebih untuk menjamin kepemilikan rumah tinggal bagi masyarakat. Karena rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari peningkatan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal yang masih dipunyai perseorangan Warganegara Indonesia. Untuk itu perlu diberikan pelayanan yang baik oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, hambatan-hambatannya dan solusinya untuk mengatasi pelaksanaan pemberian Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari peningkatan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode survey. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif. Tata cara pemberian Hak Milik atas tanah ada dua yaitu pemberian Hak Milik atas tanah secara individual atau kolektif dan pemberian Hak Milik atas tanah secara umum. Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan adalah pemberian hak atas tanah secara umum. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan adalah terdiri dari unsur-unsur masyarakat, petugas dari kantor pertanahan yaitu mengenai penyinpanan buku tanah,sistem koordinasi petugas dan sikap mental petugas. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan disiplin dari petugas di Kantor Pertanahan dan diperlukan transparansi biaya sehingga masyarakat menjadi jelas mengenai biaya yang dikeluarkannya.