PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT ) DI KOTA SAMARINDA THE BURDEN OF ADDED VALUES TAX FOR THE SERVICES OF NOTARY / LAND OFFICER ( CASE STUDY IN SAMARINDA CITY )

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ). PPN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Notaris adalah salah satu Pengusaha Kena Pajak atas setiap jasa yang diberikannya kepada masyarakat. Dengan adanya pembebanan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa notaris, maka perlu diketahui bagaimanakah kriteria jasa notaris yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai juga bagaimanakah cara pemungutan PPN atas jasa notaris serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan PPN atas jasa notaris tersebut. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Samarinda. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris / PPAT yang yang terdapat di kota Samarinda yang berjumlah 25 orang dan sebagai sampel 6 ( enam ) orang Notaris / PPAT. 4 ( empat ) orang merupakan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambhanan Nilai dan 2 ( dua ) orang Notaris yang bukan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda tidak dapat melakukan pelaksanaan pemungutan PPN terhadap kliennya yang datang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya keberatan dari klien atas pembayaran PPN. Dengan demikian, upaya yang dilakukan Notaris yaitu Notaris membuat sendiri dan menghitung jumlah PPN yang harus dibayar klien dan memasukkannya ke dalam jumlah harga pembuatan akta atau penggunaan jasanya. Disarankan kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak hendaknya jasa hukum yang diberikan oleh seorang Notaris tidak dimasukkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tax is one of the main income of the country for implementation and improvement of the development which are aimed to improve the prosperity and welfare of the people. One of the kinds of taxes which has a great role in the incomes of the government is Added Values Tax ( PPN ). PPN stipulated based on the Laws No. 18 of 2000. In this law is arranged that Notary is one of the intrepreneur hit lease to the each, every given services it to society. By the existence of the burden of Added Values Tax on the service of Notary, then it is necessary to know the performance of the services of Notary can be categorized as the Service Levied by Addes Values Tax and how the collection of Added Values Tax on the service of Notary is performed and what obstacles which are faced in the collection of Added Values Tax on the service of Notary. To analyze and answer the above mentioned problems then the writer of this tesis uses an analytical, descriptive research with an empirical juridical approach. The location of the research is the region of Samarinda City, includes 25 ( twenty five ) notaries and the sample includes 6 ( six ) notary / PPAT. 4 ( four ) persons are tax levied entrepreneurs who are registered as Added Values Tax levied enterpreneurs and 2 ( two ) are notaries who are not Added Values Tax Levied Entrepreneurs. Based on the results of the research, it is found that Notaries who are registered as Added Values Levied Entrepenurs at Samarinda City cannot perform Added Values Taxes collection on their clients. It is caused by some matters, such as the objection of the clients to paying Added Values Tax. Thus, the efforts made by notaries that they make and calculate the ammount of Added Values Tax which should paid by clients and put it in the amount of the price of making deeds or using their services. It is suggested that the government, especially Directorate General of Tax the provider of legal service the service provided by notary are not included as the service which are levied with Added Values Tax as those provided on other kinds of services which are not levied with Added Values Tax.