STUDI EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DAN KUALITAS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DR. SOETOMO

Abstract

Democratize on public service is real manifestation of good government holding in the community. Good government characteristic imaged ideal public service implementation grounded on grounded on basic principles that are ; transparency, participation, accountability, responsive, democratic, efficient and effectiveness, legal protection on human rights. Province of East Java pointed as public service pilot project in Indonesia. It has public service achievement in East Java assessed good, even though is not satisfaction enough. Public service comprises serious issues related to government implementation and bureaucract accountability in running performance and administration functional meant as good procurement and public service become government’s responsibility. This research focusing on evaluation aspect of healthy service policy in RSU Dr. Soetomo scope and synchronization Public Service Rule in hospital internal policy. As politic sub system in government atmosphere Province of East Java RSU Dr. Soetomo take function as implementer public service in health sector. Therefore, Public Service Regional Rule influencing health service quality in RSU Dr. Soetomo. Through policy synchronization process in RSU Dr. Soetomo scope in health service policy held by advancing primary service the point is positioning patient or customer or hospital as main goal in obtain service. This research is descriptive research using quality expalanation. Then in order these research have higher weight then running by usingn quantitative data both them equipped and sustained. This research revealed Public Service Regional Rule transalated through Primary Service Program as serve form customer exceed tha they expeted, when they need the way they want. Nevertheless synchronize take action in field encountered problem in funding, HRD restriction and employee welfare. Implementation Public Service Regional Rule influencing quality of public service. New paradigma on primary service positioning customer / patient as particularly in getting serve could be felt the effect in customers. Demokratisasi pelayanan publik merupakan wujud nyata penyelenggaraan good governance dalam masyarakat. Karakteristik good governance mencitrakan pelaksanaan pelayanan publik yang ideal dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yakni, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, reponsif, demokratis, efektif efisien dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Propinsi Jawa Timur ditunjuk menjadi pilot project pelayanan publik di Indonesia. Hal ini karena prestasi pelayanan publik di Jawa Timur dinilai bagus, meski belum memuaskan. Pelayanan publik merupakan masalah serius terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan akkuntabilitas birokrasi dalam menjalankan kinerja dan fungsi-fungsi administrasi yang diartikan sebagai penyediaan barang-barang dan jasa-jasa publik yang pada hakekatnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada aspek evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan RSU Dr. Soetomo Surabaya dan sinkronisasi Perda Pelayanan Publik dalam kebijakan internal rumah sakit. Sebagai sub sistem politik di lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Timur RSU Dr. Soetomo mengemban fungsi sebagai penyelenggaran pelayanan publik bidang kesehatan. Oleh karena itu, implementasi Perda Pelayanan Publik mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di RSU Dr. Soetomo. Melalui proses sinkronisasi kebijakan di lingkungan RSU Dr. Soetomo kebijakan pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan mengedepankan pelayanan prima yang pada intinya memposisikan pasien atau pelanggan rumah sakit sebagai tujuan utama dalam memperoleh pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Kemudian agar penelitian ini mempunyai bobot yang lebih tinggi maka penggarapannya juga menggunakan data kuantitatif yang saling melengkapi dan menunjang. Hasil penelitian mengungkapkan Perda Pelayanan Publik diterjemahkan melalui Program Pelayanan Prima sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan melebihi daripada yang mereka harapkan, pada saat mereka membutuhkan dengan cara yang mereka inginkan. Namun demikian tindak lanjut sinkronisasi di lapangan menemui masalah dalam hal pendanaan, keterbatasan SDM dan kesejahteraan pegawai. Implementasi Perda Pelayanan Publik sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Paradigma baru pelayanan prima memposisikan pelanggan / pasien sebagai keutamaan dalam memperoleh pelayanan dapat dirasakan dampaknya di kalangan pelanggan.