Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat

Abstract

Sector Taxation represent one of the factor which necessary to improve of natinonal income. For that government of Indonesia have done several times renewal in taxation area or tax reform started in 1983, 1994/1997, and the last in 2000. One of the new rule in order to arrange for regarding payment of income tax of ground-rent and/or building hence specified by regulation of government number 29 year 1996 which have been altered with regulation of government number 5 year 2002 about change of regulation of government number 29 year 1996 about payment of income tax of production of rental of ground and/or building. With existance of the rule hence researcher interest to do research by raising problems concerning constrains any kind of faced in execution of production imposition of production of ground-rent and/or building and also how role of notary in execution of income tax of production of ground-rent and/or building. In executing research, researcher use approach method of yuridis empirical. Approach with this method is meant to know applying of the regulation-existing taxation theory, especially related to regulation of government number 5 year 2002 about change of regulation of government number 29 year 1996 about payment of income tax of production of ground-rent and/or building. From the research known that there are constraints in execution of production imposition of rental of ground and/or building during the time till its effective execution becoming not. Role nedium notaries in execution of production imposition of rent is light or not dominant and not have obligation which is absolute. Notary occupation its only obliged by submitting of existence obligation of lease. Efficacy of execution of production imposition of production of ground-rent and/or building lay in awareness all tax payer alone in executing its obligation pay for lease. For that regulation of government number 5 year 2002 about change of Regulation number 29 year 1996 about payment of income tax of production of ground-rent and/or building require to rearrange aspecially to regarding tariff so that can give sense of justice which is flatten for all society generally and taxpayer especially. Sektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan negara. Untuk itu pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali pembaharuan di bidang perpajakan atau reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1983 kemudian pada tahun 1994/1997, dan terakhir pada tahun 2000. Salah satu ketentuan baru dalam rangka mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahan mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan serta bagaimana peranan Notaris dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan tersebut. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan peraturan-peraturan atau teori-teori perpajakan yang ada, terutama yang berhubungan dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan selama ini sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Sedang peranan Notaris dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas sewa adalah ringan atau tidak dominan dan tidak memiliki kewajiban yang mutlak. Notaris secara jabatannya hanya diwajibkan menyampaikan adanya kewajiban pajak tersebut. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terletak pada kesadaran para Wajib Pajak sendiri dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Untuk itu PP Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan perlu dikaji ulang terutama yang mengatur mengenai tarif agar dapat memberikan rasa keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya.