TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI TAKSI SATRIA (Studi di PT Satria Express Semarang)

Abstract

To accommodate the people’s need for high mobility transportation gave the opportunities a transportation company for establishing a transportation company. The main idea company is based on cooperation agreement. PT Satria Express Perdana which as transportation company for the public service. In order to obtain goods wich is a car the company joining with the people who wants to participate the ownership of the taxi. In this cooperation agreement there is three parties involved wich is PT Satria Express Perdana as the ownership the taxi licenses, Driver who appointed by the company or the investor to operate the taxi, and thrid party is the investor. The purpose of the research is to know about implementation of cooperation agreement Satria Taxi and analizing the liability of the parties in Cooperation agreement. Study scope of this research is civil law particularly about agreement. Cooperation agreement based on the freedom of contract (Pasal 1338 K.U.H Perdata). Further on in this thesis to collect data the method is juridicial empirical. The sample has been used is purposive sampling which is sampling has been choosed with special purpose. Population of this research is PT Satria Express Perdana, Taxi Driver, and investor. Based on the result of the research Cooperation Agreement basically from the deal of the parties and made by notary deed. In the impelentation of cooperation agreement explain the right and the obligation in cooperation agreement, and force majeur, and breach of contract. The conclusion is that the liability of the parties had been arranged in the contract of the cooperation agreement so tha parties in the cooperatiom agreement protected by the law. When the breach of contract happened the company can breach the contract even though there is an consensualism and the law is openly but the condition is less appropriate with the value of justice and worthness. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan mobilitas yang tinggi berupa sarana angkutan darat maka terbukalah peluang bagi usaha pengangkutan yang berupa taksi.Hal pokok yang menjadi dasar kegiatan usaha tersebut adalah adanya kesepakatan yang menghasilkan Perjanjian Kerjasama Operasi. PT Sarana Express Perdana merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang transportasi untuk kepentingan umum. Dalam pengadaan sarana angkutan tersebut yang berupa taksi diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi.Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini terdapat 3 (tiga) pihak yaitu PT Satria Express Perdana sebagai pemegang ijin atas usaha taksi satria, masyarakat sebagai pihak pendana/investor dalam pengadaan sarana angkutan taksi tersebut dan pengemudi yang ditunjuk oleh pihak pendana ataupun dapat juga ditunjuk oleh pihak perusahaan PT Satria Express Perdana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi , dan tanggungjawab para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi.Lingkup studi penelitian ini adalah hukum perdata khususnya tentang perikatan yang timbul akibat perjanjian,dalam hal ini Perjanjian Kerjasama Operasi berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) K.U.H Perdata. Selanjutnya dalam tesis ini untuk mengumpulkan data dgunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat dengan tujuan (ciri) tertentu. Populasi penelitian adalah perusahaan PT Satria Express Perdana, Pengemudi Taksi, dan Pendana. Dari hasil penelitian Perjanjian Operasi di PT Satria Express Perdana ini Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dibuat secara otentik dengan Akte Notaris. Hal utama yang terjadi dalam perjanjian kerjasama adalah mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama operasi tersebut. Diatur juga tentang siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut, juga jika timbul resiko akibat terjadi overmacht. Kesimpulan yang diperoleh adalah tanggungjawab para pihak telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, juga mengenai wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaannya berupa penundaan pemenuhan uang setoran. Bila terjadi wanprestasi semacam itu maka pemutusan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak perusahaan. Meskipun ada asas konsensualisme dan hukum perjanjian bersifat terbuka namun keadaan tersebut kurang sesuai dengan nilai keadilan dan kepatutan.