PELAKSANAAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI SEKITAR BANTARAN SUNGAI DI KOTA SURAKARTA

Abstract

Pelaksanaan permohonan hak atas tanah di sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta, Suparno, SH, 123 halaman, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan, kajian tentang hak milik atas tanah, tanah Negara, tanah bantaran sungai, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam tesis ini penulis membahas masalah dalam penelitian ini adalah : dasar pertimbangan diberikannya sertifikat tanah dan bagaimana pelaksanaan permohonan hak atas tanah Negara yang terletak di sekitar bantaran sungai dari hak menguasai Negara menjadi tanah hak milik perseorangan di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Gilingan Kota Surakarta, hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan permohonan hak atas tanah Negara yang terletak di sekitar bantaran sungai di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Gilingan Kota Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara yuridis sosiologis, sedangkan spesifikasi penelitian adalah diskriptif analitis berarti suatu penelitian dengan memaparkan suatu gejala yang akan diteliti yang terjadi dimasyarakat dengan memberikan data seteliti mungkin. Pertimbangan diberikannya rekomendasi oleh Walikota Surakarta adalah permohonan sudah lama menempati daerah tersebut; pemohon mau ditata untuk menghindari lingkungan dari kekumuhan; menurut hasil pengukuran tim teknis tata kota, daerah tersebut diluar sempadan sungai; pemohon telah taat pada peraturan dan sanggup menjalankan kewajiban; daerah tersebut layak dijadikan tempat hunian; lokasi tersebut dapat lebih produktif dalam menghasilkan PAD kota Surakarta, lokasi tersebut memiliki sifat tanah yang keras; aman dari daerah banjir dan tidak berbahaya bagi daerah lain; sesuai dengan RUTK bahwa daerah tersebut difungsikan untuk tunggal sungai. Ketidaksempurnaan nilai tanah akan akan mendorong mekanisme pengalokasian tanah secara tidak adil dan tidak merata. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemindahan hak milik atas tanah adalah adanya sikap warga yang kurang percaya terhadap beberapa warga yang telah terpilih sebagai panitia. Mereka kurang percaya karena mereka menduga bahwa panitia yang terbentuk tersebut pasti akan menggelapkan uang yang telah mereka kumpulkan. Application of land property rights in river rims of Surakarta, Suparno, SH, 123 pages, Thesis, Semarang, Magister Program of Notary study of land property rights, state-owned land, river rims, Post Graduate Program, Diponegoro University, Semarang. In this thesis, the writer studied research problem: the consideration base used in approving land certificate and how the application of state-owned land in the river rims to be personal property rights in Semanggi and Gilingan of Surakarta runs, and the obstacles that emerged and what was the solution in handling of application of state-owned land in the rivers rims in Semanggi and Gilingan of Surakarta. In this research the writer used qualitative method by judicial-sociological approach, in spite of specific research is an analytic descript which research explain phenomena, it will be happen in society by giving the accurate file. The characteristic of the research found was the consideration in approving the recommendation by major of Surakarta is that the applier had been the old resident of the land; the applier was willing to be managed to abandon the dirty area of city; according to the result of survey by master plan team, the land is out of the river; the applier was willing to follow the regulation and run the duties; the land was proper to be settlement; the land had potentials to be productive in adding genuine local revenue (PAD) of Surakarta, the land had hard character, the land was free of flood and had not dangers threaten other areas; the land was as regulated by Master Plan to be functioned to be a sole river. The imperfection of values of the land will motivate the mechanism of land allocation in a way not judiciously and not fairly. The obstacle factor in transferring land property rights is the people attitude that didn’t trust the committee. The people didn’t trust because they assumed that the committee created must corrupt the money they collected.