EVALUASI LAHAN TAMBAK WILAYAH PESISIR JEPARA UNTUK PEMANFAATAN BUDIDAYA IKAN KERAPU

Abstract

Shrimp dissease and degradation of waters environmental are several factors that causes shrimp production decrease in pond culture, so there are much brackishwater is unproductive and idle. This research aims are to evaluate and analyze suitability level of land culture and find out the best policy for Grouper aquaculture in Jepara Regency. The methods used were descriptive survey and data were analyse by Geographic Information System. Suitability level of land culture by combining matching methods, whereas policy priority analysed by AHP and policy strategy analysis with SWOT. Result shows that there were 3 classes of suitability, which are : S1 (Highly Suitable), S2 (Moderately Suitable) and S3 (Marginally Suitable). The research result also indicate that there were several limiting factors with various of seriousness, such as : land texture, land BO, potential redoks, temperature, BOD, TSS and water BO. The input of aquaculture technology shows that Mud Grouper (Epinephelus coioides and Epinephelus tauvina) was able to culture in all Jepara coastal area. Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus) was able to culture in Desa Karang Gondong/ Pailus, Sekuro/ Blebak, Bandengan, Bulu, Semat, and some of Bulak Baru. Mouse/ Duck Grouper (Cromileptes altivelis) was able to culture only in Desa Karang Gondong/ Pailus, Sekuro/ Blebak, Bandengan and Bulu. Policy priority in utilization or development of brackishwater for Grouper culture can be conducted by : a) Coordinating with stakeholders ; b) Manage training or courses and dissemination ; c) Develop the distribution of aquaculture products. The most important policy strategies that shold be done : a) Optimize aquaculture fascilities, cooperate with stakeholders ; b) Managing policies by government in order to maintain grouper markets and training or dissemionation with stakeholders ; c) Increase coordination and optimalization pond culture productivity, fascilities and waters function sustainability. Penyakit udang dan degradasi lingkungan perairan merupakan bagian dari penyebab menurunnya produksi udang di tambak, sehingga berakibat banyak lahan tambak tidak produktif dan terbengkalai. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi/menganalisis tingkat kesesuaian lahan tambak dan strategi kebijakan yang tepat dalam pemanfaatan lahan tambak budidaya ikan kerapu di Kabupaten Jepara. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan survei yang dirancang dengan Sistem Informasi Geografis. Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan metode matching, analisis prioritas kebijakan dengan AHP dan analisis strategi kebijakan dengan SWOT. Hasil analisis kesesuaian lahan tambak, menunjukkan terdapat 3 klas kesesuaian yaitu S1 (sangat sesuai) dan S2 (cukup sesuai) dan S3 (sesuai marjinal). Terdapat faktor pembatas dari tidak serius sampai cukup serius, seperti tekstur tanah, bahan organik BO tanah, redoks potensial, suhu, BOD, TSS dan BO air. Input teknologi budidaya dalam penerapan budidaya ikan kerapu di tambak bahwa jenis kerapu lumpur dapat diterapkan di semua lokasi penelitian. Untuk jenis kerapu macan dapat diterapkan di lokasi Desa Karang Gondang/Pailus, Sekuro/Blebak, Bandengan, Bulu dan Semat dan sebagian Bulak Baru. Sedangkan jenis kerapu tikus/bebek hanya dapat diterapkan di lokasi Desa Karang Gondang/Pailus, Sekuro/ Blebak, Bandengan dan Bulu. Prioritas kebijakan dalam pemanfaatan/pengembangan lahan tambak untuk budidaya ikan kerapu yaitu: a) melakukan koordinasi antar instansi/stakeholder terkait; b) mengadakan pelatihan dan diseminasi; serta c) mengembangkan distribusi hasil budidaya. Strategi kebijakan yang penting antara lain : a) optimalisasi pemanfaatan sarana/prasarana budidaya tambak dengan melibatkan stakeholder terkait; b) kebijakan oleh Pemda/Dislutkan dalam perluasan pasar ikan kerapu dan mengadakan pelatihan/diseminasi melibatkan stakeholder terkait; serta c) meningkatkan koordinasi dalam optimalisasi produktivitas lahan tambak dan sarana/prasarana serta menjaga kelestarian fungsi perairan bersama stakeholder terkait.