KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBADI KECAMATAN PONTIANAK KOTA DI KOTA PONTIANAK

Abstract

The family system well know for Batak Toba society is patrilineal system, which is admit males descendent as the generation of their parents. Where as females not the generation for their parents, The cause of this system is very affected for the females children status in term of inheritance. Provisional People's Consultative Decision No.11 year 1960 and Supreme Court Determination No. 179 K/Sip/1961 are the development of female status as the heirs of her parents. From that term, to find out how female children status inheritance Customary Law of Batak Toba society and the factors that influence the development of the rights of female children's inheritance in Law Customary of Batak Toba. This research is used the method of juridical empiric. The sample was made from non-random sampling with the analysis of descriptive, which will going to describe, explain and reveal how is the real status of female children in inheritance Customary Law of Batak Toba. This custom has been living In Pontianak Kota district and city and also the factors that influence the development of inheritance right of female children in the Inheritance Customary Law of Batak Toba. The result of this research is the principal of patrilineal family system to be maintained and the changes and development is the cause from these system for the status of female children in term of inheritance. With the Supreme Court Determination No.179 K/Sip/1961 has helped into ways of parental system that gives egality, humanity, justification and rights equality between males and. females children on their parents legacy. The conclusion of this research is females children status that has been change and growth in about equality legacy sharing with males children. This neutral description has modernized to the homogeneity, which shows the same equal rights between males and females and gives big impact in the fields of customary law, especially Inheritance Customary Law of Batak Toba in overbroad. Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang mengalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 adalah merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya. Untuk itu ingin diketahui bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hal hukum adat Batak Toba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel diambil dengan non random sampling. Analisa dilakukan secara deskriptif analisis, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba yang sudah hidup merantau dikecamatan Pontianak Kota dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba. Dari hasil penelitian yang didapat secara prinsip sistem kekeluargaan patrilineal tetap dipertahankan dan yang berubah dan berkembang adalah akibat dari sistem itu terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769K/Sip/1961 sudah menuju kearah sistem Parental yang memberi kesederajatan, kemanusiaan, keadilan dan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan didalam mewaris harta orang tuanya. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah kedudukan anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang sama dengan anak laki-laki. Dengan sifat netral ini telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada homogeniteit yaitu menunjukkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan memberikan pengaruh yang besar dalam bidang hukum adat, khususnya hukum waris adat Batak yang ada diperantauan.