KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN

TIYARTO, SUGENG (2006) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
470Kb

Abstract

Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perjudian dan bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana. Serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersaranakan teknologi canggih. Gambling represent an social pathology form. Gambling become real threat or potential to social norm so can threaten social orderliness. Thereby gambling can be national development resistor which have material-spiritual aspect. Therefore, gambling have to overcome by rational. One of rational effort is with criminal law policy approach. Problems which faced are existing of criminal law policy in Indonesia in this time have adequate in order to overcoming gambling and how policy of criminal law aplikative. And also how policy of criminal law formulation in future to overcome gambling. This research using normative yuridical method, that is studying or analyzing secondary data which in the form materials of secondary law by comprehending law as peripheral regulation or positive norms in legislation system which regulate about human life. So, this research comprehended as research library, that is research to secondary data. Regulation about gambling have been arranged in Criminal Code law (KUHP) according to changed regulation No. 7 Year 1974 about publisher of gambling. But policy of law and regulation formulation have some weakness. At aplikative phase, judge not free to determine crime sanction type to be imposed to gambling maker. This matter caused by maximum and minimum common systems which embraced by KUHP, so that any crime sanction type which decanted in regulation have to applied by judge. Policy of gambling overcoming in the future remain to must be done with penal medium. Policy of criminal law Formulation have to be more optimal and can to reach gambling growth with have sophisticated technological medium.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:15905
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:07 Jul 2010 08:01
Last Modified:07 Jul 2010 08:01

Repository Staff Only: item control page