PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

Abstract

Pendekatan baru dalam penataan ruang menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara Pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan wajah ruang di masa depan, standar kualitas ruang, dan aktivitas yang diinginkan atau dilarang pada suatu kawasan yang direncanakan. Proses penyusunan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati Tahun 2005–2014 telah dilaksanakan pada tahun 2004 yang lalu. Pada proses penyusunan tersebut untuk pertama kalinya telah dilaksanakan dengan menyertakan metode partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan seminar rancangan rencana bersama masyarakat. Meskipun begitu, masih juga dijumpai permasalahan penyimpangan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif dan kuantitatif. Data terutama diperoleh dari responden dengan teknik purposive sampling, didasarkan dari kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer, disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan normatifnya. Bentuk partisipasi masyarakat didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/ saran/ usul dan sumbangan informasi/ data. Tingkat partisipasi masyarakat menurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori Consultation (konsultasi), yang merupakan tangga keempat dari delapan tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein atau termasuk dalam derajad tokenisme/ penghargaan. Bentuk partisipasi dipengaruhi oleh faktor penghasilan dan peran konsultan, sedangkan tingkat partisipasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, penghasilan, dan peran konsultan. Peran stakeholder masih didominasi oleh peran pemerintah, sedang peran swasta dan masyarakat relatif kecil. Karena adanya ketidaksesuaian proses partisipasi tersebut mengakibatkan rencana tata ruang belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama stakeholder lain dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai dengan partisipasi itu sendiri belum dapat terwujud. Jadi agar tujuan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat tercapai dan rencana tata ruang yang dihasilkan dapat digunakan secara penuh sebagai acuan dalam pembangunan, maka perlu diterapkan prinsip transparansi pada setiap tahap dan diadakan perbaikan pada proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana konsep ideal yang berlaku secara normatif. A new approach in the spatial planning demands government to actively looking and developing joint vision between Government and local community groups – in formulating urban face in the future, space quality standard and also expected and prohibited activity in planned area. The urban spatial planning of Pati in the year of 2005- 2014 has conducted in 2004. This planning process, for the first time, has been carried out with community participation method by embracing the community aspiration and held a seminar to design and plan together with community. However, it still has some deviation in the spatial plan usage. Based on this process, this research was aimed to conduct the study of community participation form and level and also it’s influencing factors in the Pati urban spatial planning. This research pressure was on the field research and the method used in this study was descriptive analysis both qualitative and quantitative. The data particularly obtained from respondent by purposive sampling technique, based on the questionnaire and interview as primary data, and completed with secondary data. The research study shows that in practice, the policy of Pati urban spatial planning different from it’s normative form. The community participation form was dominated by input/ suggestion/ ideas and information/ data contribution. The community participation level according to Arnstein is in the Consultation level, which is the fourth level from the eight participation ladder from Arnstein, or used to called tokenism/ appreciation degree. The form of participation is influenced by income factor and consultant roles, while the participation level is influenced by education, income factor and consultant roles. The stakeholder roles is still dominated by government roles, while for private sector and community roles themselves is still low. Because of the inappropriate participation process, the urban plan can be fully used as a reference of development for government, private sector and community. Therefore, can be concluded that the community participation method in the Pati urban spatial planning is an obligation should be carried out by government, because of the decentralization demand in the local autonomous era that requires the government to share the development planning with other stakeholders. As for the community empowerment objective itself can be realized yet. Therefore, in order to achieve the development program involving the community participation and to use the urban spatial plan completely as the development reference, there needs to applied the transparency principle in every phase and to improve the government policy implementation process, as ideal concept going into effect normatively.