PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DI KABUPATEN KARANGANYAR

Abstract

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Kantor Pertanahan di Propinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penyelesaian sertifikat sebanyak 50 bidang tanah di wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu di Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu. Penyelesaian sengketa tanah garapan melalui Program P3HT selain melibatkan Kantor Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga melibatkan seluruh unsur Kepala Kecamatan ( Camat ) dan Kepala Desa ( Lurah ) di wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan Program P3HT, selain pemilik tanah sebagai peserta program P3HT yang mengakibatkan berbagai kendala terjadi dalam pelaksanaan program P3HT tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar perlu mendapat solusi karena sukses atau tidaknya pelaksanaan program P3HT pada suatu periode akan membawa dampak terhadap pelaksanaan program P3HT pada tahun anggaran berikutnya guna menentukan apakah program P3HT masih akan dilangsungkan atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dari penelitian disimpulkan bahwa penyelesain sengketa tanah garapan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar melalui pelaksanaan program P3HT dilakukan berdasarkan 10 tahap yang telah disusun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dari tahap persiapan sampai tahap pelaporan. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan program P3HT terdiri dari kendala eksternal ( dari masyarakat dan kinerja terkait ) dan internal ( dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar ). Pertanahan Office of Karanganyar District have implemented on develop 50 certificates of the lands area at the Village of Kalijirak, the Sub District of Tasikmadu. The solution on quarrel in the lands private ownership is through a programme of P3HT. This programme are involved Governemental in the District, all Head’s of Sub District, Head’s of Village on the focus location of these programme as well as the private ownership land as the participant of P3HT Programme, Their involved is to create the problems on implemented of that programme. The problems which Pertanahan Office catched is need to get the best solution, because a succeed or not on the implemented of this programme will be determined a sustainable programme on next years. This research is used the method of empiric juridicial. The Empiric research is used to analyze many regulation about lands registration based on the government regulation number 24 years of 1997 about Lands Registration, a while empiric approach used to analyze the law who focus on community behaviour which interaction and related on the community aspect. The research is recommended that finishing of the quarrel in the lands of private ownership by Pertanahan Officef Karanganyar District is through 10 steps starting from preparation to reporting. The problems of Pertanahan Office are identified from exsternal aspect (community and the sectors) and internal aspect (Pertanahan Office of Karanganyar District).