PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN (HGB) MENJADI HAK MILIK (HM) UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA DAN RUMAH SEDERHANA YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KABUPATEN BREBES

Abstract

Pembanguana perumahan sekarang makin marak karena kebutuhan perumahan semakin meningkat sehingga pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh badan hukum status tanahnya tidak boleh dipunyai dengan hak milik. Oleh karena itu hak atas tanah yang diberikan adalah Hak Guna Bangunan, hal tersebut tidak sesusai dengan prinsip hukum tanah nasional yang ditungkan dalam pasal 21 ayat (1) UUPA yang berbunyi : “ Hanya warga Indonesia dapat mempunyai hak milik” Berkaitan dengan itu maka Pemerintah memberikan kemudahan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahaun 1997 Jis No 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan peningkatan status hak atas tanah dari HGB menjadi Hak Milik. Tujuan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah Dari HGB Menjadi HM Untuk RSS dan RS Yang Masih Dibebani Hak Tanggungan di Kabupaten Brebes ini adalah : 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang masih dibebani hak tanggungan. 2)Untuk mengetahui kendala – kendala yang menyebabkan masih banyaknya RSS dan RS berstatus Hak Guna Bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, guna untuk menganalisa tentang sejauh mana peraturan yang sedang berlaku diterapkan dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari masyarakat dan pemilik RSS/RS yang dijadikan sebagai responden serta mewawancarai narasumber yang terkait. Sempel dipilih purposive non random sampling agar subyek-subyek yang dituju dapat diperoleh dan berguna bagi peneliti. Hasil penelitian yang diperoleh ternyata masih banyak Hak Guna Bangunan di komplek perumahan yang belum bisa dirubah statusnya menjadi Hak Milik. Alasan belum merubah yang paling besar karena kredit pemilikan rumah belum lunas sehingga sertipikat hak atas tanah ditahan oleh Bank dan tidak diperoleh persetujuan untuk melakukan peningkatan hak selama kredit tersebut belum lunas. Kesimpulan dari Proses peningkatan hak untuk tanah-tahan yang dibebani hak Tanggungan harus ada pernyataan persetujuan secara tertulis dari pemenang Hak Tanggungan disertai penyerahan Sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan. di perumahan kaligangsa Kabupaten Brebes bahwa masyarakat sangat kurang dalam melaksanakan peningkatan hak atas tanahnya, hal itu karena kredit atas rumah belum lunas dan prosesnya sulit. Kata