VERSCHONINGSRECHT (HAK MENGUNDURKAN DIRI) NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA DI KOTA PURWOKERTO

Abstract

Verschoningsrecht (hak mengundurkan diri) tidak atau belum diatur secara sempurna di dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jumlah notaris di kota Purwokerto yang dipanggil menjadi saksi mulai meningkat. Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memanggil notaris sebagai saksi. Adapun perumusan masalah dalam penulisan hukum yang berjudul Verschoningsrecht (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana di Kota Purwokerto yaitu bagaimana berlakunya verschoningsrecht (hak mengundurkan diri) yang digunakan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto, apakah hakim berwenang memaksa notaris untuk menjadi saksi dan apakah ada sanksi terhadap notaris yang tetap menggunakan verschoningsrecht (hak mengundurkan diri). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepolisian Wilayah Purwokerto, Ikatan Notaris Indonesia Purwokerto, kantor pengacara dan notaris di Purwokerto. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yangterkait dengan pelaksanaan verschoningsrecht (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di kota Purwokerto, tekhnik sampling penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka verschoningsrecht (hak mengundurkan diri) notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana di Purwokerto tidak berlaku mutlak. Hakim dapat memaksa notaris menjadi saksi. jika notaris tetap menggunakan verschoningsrecht (hak mengundurkan diri) notaris dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata.