PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Abstract

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan Landreform dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa Tanah. Sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Semarang Barat dan kondisinya dewasa ini dan adakah hambatanhambatan yang terjadi dan bagaimanakah penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keadaan tanah obyek landreform yang telah direstribusikan di Kecamatan Semarang Barat dewasa ini telah mengalami perubahan fungsi dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor berikut: karena perkembangan kota obyeknya berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman, karena pewarisan maka kepemilikannya beralih, karena obyek redistribusi tanah tersebut telah diperjual-belikan. Status pemilikan tanah hasil redistribusi tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Semarang Barat dewasa ini tidak lagi dimiliki oleh para petani penggarap, hampir sebagian besar telah beralih kepemilikannya. Kendala-kendala yang terjadi terhadap tanah redistribusi di Kecamatan Semarang Barat yaitu: masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek landreform yang sudah atau belum terbit sertipikatnya Land reform is a mean to improve farmers' lives standard thus the main goals to achieve include those of economy, social-politic, and mental-psychology. To execute the goals the government has conducted land reform in the narrow sense, one of them includes the activity of land redistribution project. Land redistribution is the division of the lands owned by the state and have already stated as objects of the land reform given to the farmers fulfilling the requirements of governmental regulation No. 224 Year 1961. It is tended to improve the state of social economy of the people by holding the land distribution fairly. Based on that, the problems examined would be the application of the land redistribution in West Semarang sub-district and its condition and the problems arisen and the solution taken. The approaching method used is juridical-empirical and the specification used in the research is descriptive analysis. Based on the result, it can be noted that the condition of land reform area redistributed in West Semarang sub-district has experienced changes in its function from farming land into settlement. This is due to factors below: due to the city development the object changes from the farming land into the settlement; due to rights-shifting so that the ownership is changed; due to the selling of the redistributed land object. Most of the lands ownership in West Semarang is shifting from the farmers. Problems found in the land redistribution in West Semarang are: the redistributed lands are mostly unregistered yet so that it results in the confusion in counting the number of the certification on the land reform.