PERAN KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA PP NO. 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASIR KALIMANTAN TIMUR

Abstract

Pembangunan di segala bidang memerlukan tanah sebagai ruang geraknya. Sehubungan dengan itu diperlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu diperlukan juga adanya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya. Pendaftaran tanah merupakan amanat dari Pasal 19 UUPA yang memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Meskipun masalah pendaftaran tanah sangat penting bagi kepastian hukum hak atas tanah, pada kenyataannya di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir Kalimantan Timur masih ditemukan masyarakat yang belum mempunyai alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang dimilikinya. Permasalahan dalam tesis ini bagaimana peran Kepala Desa dalam pendaftaran tanah dan dalam penyelesaian kasus yang berhubungan dengan hak ulayat di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir serta apa hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam sosialisasi pendaftaran tanah di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peranan kepala desa dalam pendaftaran Hak Milik Atas Tanah setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir Kalimantan Timur yaitu membantu masyarakat agar tanahnya mempunyai kepastian hukum dengan memiliki sertifikat, maka kepala desa bekerjasama dengan Badan Swadaya Masyarakat (BSM) dalam pendaftaran Tanah. Bantuan yang diberikan yaitu dengan memberikan keringanan biaya pendaftaran tanah dimana biaya pendaftaran sementara ditanggung oleh kepala desa dengan meminjam kredit di bank, bekerjasama dengan BPN dengan adanya program PRONA dan penyuluhan ke desa-desa dan pemberian Surat Keterangan Tanah untuk tanah yang belum bersertifikat dengan jangka waktu 3 tahun, setelah 3 tahun pemilik tanah harus melaporkan untuk di buat Surat Keterangan Tanah lagi. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendaftaran tanah di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir antara lain berupa pengetahuan masyarakat yang masih rendah, kurang aktifnya masyarakat, masyarakat menganggap bahwa biaya yang di bebankan terlalu mahal karena untuk mendaftarkannya mereka di bebani biaya yang di rasakan pemilik tanah sangat besar. Development in all sectors needs land as its moving space. Thus, it needs legal guarantee on the land. The guarantee need written, complete and clear legal apparatus executed consistently. It also need land regestration for the land owner to prove easily their on the land. Land regestration is an obligation of Article 19 UUPA that requires land regestration in order to ensure the legal status of the land. Even though those above are very important, the fact is that in Tanah Grogot Sub-district, Pasir Regency, East Kalimantan there are many citizens do not have those important apparatus for their lands. Problems discussed in this thesis are what the roles of head of the village are in land registration and the roles of the head of village in resolving cases related to ulayat lands in Tanah Grogot sub-distric, Pasir regency all so what the obstacles of the head of village in land registration in Tanah Grogot sub-distric, Pasir regency. Those are writting backgrounds of this thesis that employs juridicalempirical approach with qualitative analysis. Research results show that the roles of head of village in the regestration of the land ownership rights after the application of PP No. 24 Year 1997 in Tanah Grogot sub-distric, Pasir regency, East Kalimantan are that the head helps his people registering their land to acquire land certificates and legal insurance. The head of the village cooperates with Badan Swadaya Masyarakat (BSM) to register the lands. The helps are such as the regestration costs are temporarily on the head of the vilagge. Head of village lends money from bank, cooperating with BPN in program of PRONA and counseling in villages and the issuing of Lands Letters for the lands do not have legal certificates. The land letter will be valid for 3 (three) years period, the owners should register the lands re-register the land for the next three-period of land letter. Obstacles in land regestration in Tanah Grogot sub-distric, Pasir regency are for examples the low-level of people’s comprehension, less active people, and people consider the regestration cost is to expensive.