PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI KAB.KOTAWARINGIN BARAT PROV.KALIMANTAN TENGAH) Regional Tax and Regional Retribution and The Character On The Development Countries (Study in the Kab.Kotawaringin Barat central Kalimantan)

Abstract

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan demikian perlu kiranya dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana peran pajak dan retribusi daerah terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui metode pendekatan normatif empiris penulis mencoba untuk menjawab permasalahan diatas dalam tesis ini dengan meneliti mengenai sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah ( Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah ), selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peran pajak dan retribusi daerah itu sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis masih menemukan beberapa Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang belum dilakukan revisi / perubahan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga hal ini akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah dalam kaitannya sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah. Regional Tax and Regional Retribution is the one of regional earning that use to defraying regional governance to do steady of regional autonomy with extensive (wide), real and also responsibility. The tax character in the development countries can be seen in the every project that doing by governement always came from tax earning that drove from community in this region. Such this problem must be evaluated and studied to stricke how do character regional tax and regional retribution into realization of regional development, especially in the Kotawaringin Barat central Kalimantan. In the normative – emperic research method, the composer to try an aswer of those problem in this tesis and searching synchoronization and stabilization regulated about tax and regional retribution (ordinace, goverment regulation, regional regulation) and then the problem in the adopting of regional tax and regional retribution, and also the character of tax and regional retribution into relization of developing countries Result of this research, the composer discover of regional regulation about regional tax and regional retribution do not yet revision / changed. This is not apparopriate with article 43 ordinace Number 34 year 2000 about regional tax and regional retribution. In order to, regional governement of Kotawaringin Barat need to do revision into regional regulation abaut regional tax and regional retribution until can be impact to promote origional regional earning to challange from regional tax and regional retribution in the link of realization of regional development