TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG

Abstract

Varied daily routine may resist the presence of an insurer. This situation leads to the delay of an agreement, which should have been performed immediately. The possibility of absence in the assignment of the letter of empowerment of insurance rights implies an assumption that the insurer does not take serious manner in dealing with the agreement. Legal solution toward this kind of problem is by issuing an in original Letter of Empowerment of Insurance Rights. Such condition needs for a legal solution by means of issuing an in original Letter of Empowerment of Insurance Rights as previously stipulated by the government. This research will discuss a question whether Letter of Empowerment of Insurance Rights in practical form should be made available in standardized act according to the Minister of Agriculture Decree No. 3/1996 and whether the standardization of the making of the Letter of Empowerment limits attorney based on common interest of concerned parties. Purposes of the research consist of finding out the need for Letter of Empowerment of Insurance Rights in practical view according to the Minister of Agriculture Decree No. 3/1996, and understanding the standardized Letter of Empowerment of Insurance Rights which limits the Attorney based on common interest of concerned parties. This thesis is developed by using empirical juridical method with the study specification of descriptive analysis and takes place in Semarang Municipality. Sampling method used is a non-random purposive sampling by data collection method involving both primary and secondary data. Technique of data analysis of the study uses a qualitative data analysis. To make conclusions, the study applies deductive and inductive methods. Letter of Empowerment of Insurance Rights is commonly made by using a form of Letter of Empowerment of Insurance Rights available in post office or form of Letter of Empowerment of Insurance Rights legally provided by the Local Office of the National Land Management Agency. Therefore, in order to prevent Attorney’s independence as a general official, the making of the Letter does no longer require the obligation of using form of the Letter of Empowerment of Insurance Rights according to the Minister of Agriculture Decree No. 3/1996. The standardization of the Letter of Empowerment of Insurance Rights remarks a restricted area of the Attorney in filling the form being previously issued. However, common interest of the concerned parties should be taken into account as long as it agrees with regulations and is accommodated within the Letter of Empowerment of Insurance Rights. This standardization does not affect each party who has not been accommodated within the Letter. Rutinitas keseharian yang sangat beragam berimplikasi pada kemungkinan berhalangan hadirnya pihak yang bermaksud memberikan hak tanggungan. Kemungkinan berhalangan hadir pada saat seharusnya penandatanganan akta pemberian hak tanggungan dilakukan, memberikan sinyalemen bahwa tidak mungkin untuk dilakukan penandatanganan akta pemberian secara langsung pada saat itu. Kondisi seperti ini dengan sifat kedinamisannya, hukum memberikan solusi dengan cara pemberian kuasa membebankan hak tanggungan dalam bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan in original yang bentuknya telah ditetapkan. Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam segi praksis harus dibuat dalam akta standar sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1996 dan apakah standarisasi pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan membatasi Notaris berdasarkan keinginan para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam segi praksis harus dibuat dalam akta standar sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1996 dan untuk mengetahui standarisasi pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan membatasi Notaris berdasarkan keinginan para pihak. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Metode penelitian sampling dilakukan dengan teknik non random purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam tesis ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan lazim dibuat dengan menggunakan blangko Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tersedia dan dapat dibeli di kantor pos atau blangko Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dilegalisir oleh kanwil Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan secara Notariil cenderung tidak lazim. Mengingat hal tersebut, maka untuk kemandirian Notaris sebagai pejabat umum, untuk waktu yang akan datang tidak ada lagi kewajiban bagi Notaris untuk menggunakan format blangko Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1996. Dengan adanya standarisasi pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan memberikan tanda bahwa Notaris sesungguhnya bertindak terbatas pada pengisian blangko yang telah ditetapkan, akan tetapi apabila terdapat keinginan para pihak yang tidak melanggar ketentuan undang-undang, dapat dicantumkan dalam akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut. Sehingga dengan adanya standarisasi akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak mempengaruhi keinginan para pihak yang belum terakomodir dalam akta. Kata Kunci: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.