PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Abstract

Kebutuhan akan lembaga notariat tidak terlepas dari kebutuhan akan perlunya pembuktian tertulis dalam lapangan hukum perdata. Mengingat keadaan ini maka notaris tidak saja berperan sebagai orang yang membuat alat bukti otentik namun juga sebagai penemu hukum. permasalahan dalam penelitian ini adalah: 3. Bagaimanakah akibat hukumnya pelaksanaan penandatanganan akta notaris oleh penerima kuasa dalam akta SKMHT yang dibuat oleh notaris. 4. Apakah penandatanganan akta SKMHT oleh penerima kuasa tidak dihadapan notaris dapat dijadikan alasan oleh pemilik obyek tanggungan untuk menolak jika dikemudian hari obyek tanggungan akan dieksekusi. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan yang dilakukan sesudah mulai berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan dan sebelum tanggal 1 Agustus 1996 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang Undang hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah diundangkan pada tanggal 9 April 1996. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yurides empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang melihat dari factor yuridisnya. Metode pendekatan yuridis empiris ini merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data dilapangan. penandatanganan suatu akta yang dibuat dihadapan notaris. Akan tetapi khusus untuk akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) biasanya ketentuan tersebut tidak mutlak harus dipenuhi dan lebih sering terjadi Pihak Bank selaku Penerima Kuasa yang biasanya diwakili oleh Pimpinan atau Karyawan yang mendapat surat kuasa khusus tidak menandatangani akta SKMHT selaku Penerima Kuasa dihadapan notaris. Penandatanganan akta secara umum tetap diupayakan untuk tetap berpegangan pada Pasal 16 ayat (1) l yang mengatur tentang pembacaan akta dihadapan penghadap, dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi dan Notaris. Requirement of notary institute not quit of requirement the importance of verification written in civil law field. Considering this situation hence notary not even personate one who make authentic evidence appliance but also as law inventor Problems in this research are : 1. How legal consequences of signing execution notary deed by endorsee in SKMHT act which made by notary. 2. Do signing of SKMHT act by endorsee not before notary can be made the reason by responsibility object owner to refuse if later object responsibility will be execute. Empowering burdensome Rights Responsibility after going into operation of Rights Responsibility Regulation and before 1 August 1996 Regulation Number 4 Year 1996 about Right Responsibility Regulation to the land along with objects related to land invited on 9 April 1996. Approach method which used in this research is empirical juridical approach, that is an approach method which emphasizing at law theories and law order which related to problems or an approach which see from its juridical factors. This juridical empirical approach method represent way of procedure which utilized to solve research problems with checking secondary data first and then continued by performing research to field data. Signing of act which made before notary. However special for the act of Letter of Attorney Burdensome Responsibility Rights (SKMHT) usually the rule is not absolute have to fulfill and a more regular happened Bank Party always Receiver Power which usually deputized by Head or Employees getting special full power not sign SKMHT act as Receiver Have the power before Notary. Act signing in general remain to strived to remain hold into article 16 section (1) 1 arranging about read of act before Side, attended by at least 2 (two) eyewitness and signed forthwith by all side, eyewitness and notary.