EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SEMARANG

Abstract

With its Law Number 4 Year 1996 about Rights Responsibility (Hak Tanggungan) of Land Ground Along With Objects Related to Land on 9 April 1996, representing Fundamental Law commendation of Agraria (UUPA) Year 1960 that is existence of unification in guarantee institute in Indonesia. This law is greeted with ease by many side, especially by banking circle and corporate world because representing one of the effort and realization to realize prosperity of prosperous and fair people in keeping continuity of development in Indonesia. The Law Rights Responsibility (UUHT) meant to give well-balanced protection do well by receiver of credit and giver of credit gone into effect of strong guarantee rights institute and also give rule of law especially regarding the problem of credit, guarantee law of land ground, title of eksekutorial, execution and execute. On the basis of this fact, The Law Rights Responsibility (UUHT) as guarantee rights institute of strong land ground is obliged to have characteristic : a. giving to domicile which is majored or prioritize to its owner; b. always follow object which vouch for in whoever hand of object that reside in; c. fulfilling ground of spesialitas clarity of its rights object and open publicity generically so that can fasten third party and give rule of law to interested parties; d. sure and easy of execution execute. This thesis study problems regarding to execute Rights Responsibility (Hak Tanggungan) in practice in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Branch Semarang with arising out resistances and also gone through effort. Approach method to be used in this research is method approach of empirical yuridis, specification of research is analytical descriptive. Method determination of population, writer take population PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Branch Semarang, PPAT, KP2LN Semarang and Judge of district court of Semarang. All procedure execute Rights Responsibility (Hak Tanggungan) at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Branch Semarang marginally have as according to what determined in Section 6 and Section 20 UUHT. Execute justice decision which have with power of law remain to and also execute Rights Responsibility (Hak Tanggungan) pursuant to Section 224 HIR ought to earn to walk easily. But in execution execute the often happened resistances able to delay execution execute, among others regarding process depletion of house because execute given high priority by at house which have in a state of is empty. Referring to arising out resistance in execution execute Rights Responsibility (Hak Tanggungan) which it is of course can delay fluency of execute, hence bank side conduct approach by persuasif at debitor so that each side is profiting each otherand also get protection of law. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada tanggal 9 April 1996, merupakan amanat Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yaitu adanya unifikasi dalam lembaga jaminan di Indonesia. Undang-undang ini disambut dengan kelegaan oleh banyak pihak, terutama oleh kalangan perbankan dan dunia usaha karena merupakan salah satu realisasi dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap penerima kredit dan pemberi kredit dengan diberlakukannya lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum terutama mengenai masalah perkreditan, hukum jaminan atas tanah, titel eksekutorial dan pelaksanaan eksekusi. Atas dasar kenyataan ini, maka Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat wajib memiliki ciri-ciri : a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan kepada pemegangnya; b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada;memenuhi asas spesialitas kejelasan obyek haknya dan publisitas terbuka untuk umum sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Tesis ini membahas permasalahan mengenai eksekusi Hak Tanggungan dalam praktek di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang dengan hambatan-hambatan yang timbul serta upaya yang ditempuh. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode penentuan populasi, penulis mengambil populasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang, PPAT, KP2LN Semarang dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Semua prosedur eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang secara garis besar sudah sesuai dengan apa yangditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT. Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 224 HIR seharusnya dapat berjalan dengan mudah. Namun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sering terjadi hambatan-hambatan yang dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi, diantaranya mengenai proses pengosongan rumah karena eksekusi diprioritaskan pada rumah yang sudah dalam keadaan kosong. Sehubungan dengan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang tentunya dapat menunda kelancaran ekskusi, maka pihak bank melakukan pendekatan secara persuasif pada debitur agar masing-masing pihak saling menguntungkan serta mendapat perlindungan hukum.