KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM RANGKA PERLINDUNGAN IDEOLOGI DAN KONSTITUSI NEGARA DENGAN HUKUM PIDANA

Abstract

Ideologi dan konstitusi negara merupakan bagian tak terpisahkan dari negara. Keduanya merupakan ruh bagi negara bersangkutan . Oleh sebab itu keduanya sepantasnya dilindungi dari segala ancaman.Di Indonesia ancaman terhadap ideology negara Pancasila telah terjadi dengan meletusnya pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965. Di era globalisasi ini ancaman serupa bisa datang tidak saja dari Komunisme, tatapi juga paham lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ancaman terhadap konstitusi belum secara nyata terjadi, namun harus diwaspadai.. Ancaman terhadap ideology negara juga merupakan Oleh sebab itu konstitusi sepantasnya juga dilindungi. Ada bermacam-macam sarana untuk melindungi ideologi dan konstitusi negara, salah satunya adalah dengan menggunakan hukum pidana. Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana perlindungan ideology dan konstitusi negara, ada beberapa persoalan, diantaranya adalah mengapa hukum pidana perlu dipergunakan dalam upaya perlindungan ideologi dan konstitusi negara, bagaimana kebijakan, terutama kebijakan legislatif dalam rangka perlindungan ideology dan konstitusi negara dalam hukum positip sekarang ini dan bagaimana seyogyanya pada masa yang akan datang. Persoalan-persoalan tersebut merupakan pokok permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini. Sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif untuk menjelaskan permasalahan sekarang dan yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder sebagau data utama.Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Data disajikan dan dianalisis secara kualitatif, bertolak dari analisis yuridis, berdasarkan model interaktif yang berkisar pada empat siklus, yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi. Ada lima Undang-undang yang menjadi bahan utama, yaitu UU No 27 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Pasal 107 KUHP, UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No 12 Tahun tentang Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD, UU No 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dan UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana perlu digunakan untuk melindungi ideologi dan konstitusi negara berdasarkan alasan filosofis, politis, yuridis, historis dan sosiologis. Ruang lingkup tindak pidana dalam hukum positip sekarang meliputi perbuatan menyebarkan dan mengembangkan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, menyatakan keinginan meniadakan atau mengganti dasar negara Pancasila, mendirikan oraganisasi berpaham Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan mempersoalkan Pancasila dan Pembukaan/UUD 1945. Sistem pertanggungjawaban berdasarkan atas asas kesalahan, sementara system pemidanaan masih mengacu pada KUHP W.v.S. Pada masa yang akan akan hendaknya diperhatikan beberapa hal. Dalam lingkup tindak pidana perlu rumusan asas legalitas, kriminalisasi perbuatan yang membahayakan/mengancam konstitusi dalam KUHP, Perubahan beberapa pasal dan sinkronisasi antar pasal. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, perlu rumusan badan hukum sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam hal sistem pemidanaan perlu perumusan jenis pidana baru, yaitu tutupan untuk menunjukkan sifat terhormatnya kejahatan politik, termasuk kejahatan terhadap ideologi dan konstitusi negara. Ideology and constitution are insparable parts of state.They are inherent in and the spirit of it.That is why ti is reasonable for the state to protect them from any danger.In Indonesia the danger happened evidently in 1948 and 1965 by the rebellion of Indonesian Communist Party. The such danger is not only from Communism but also other ideology, moreever in the globalization era. The danger against the contitution has not happened evidently, but its probability must be prevented. Actually the danger against ideology is danger against constitution too. There are some tools to protect ideology and constitution. One of them is penal law. But the use of it has to be selectively and attentively. There are some problems in connection with the use of penal law, such as it is necessary to use penal law, how the present penal law policy is and how it ought to be in the future. The three are the main problem to be answered in this research. According to the main problems, this research uses the policy approach. The type of this research is descriptive and prescriptive to describe the present penal policy and the future penal policy ought to be. This research is library one with secondary data type as the primary data. Data collection uses documentation method. Data is served and analized qualitively. There are four steps to analyze data. They are collection, reduction, serve and verification. There are five laws to be researched. They are UU No 27 Tahun 1999 , UU No 31 tahun 2002, UU No 12 tahun 2003, UU No 23 Tahun 2003 and UU No 32 Tahun 2004.The result of this research shows that the necessity of using penal law to protect ideology and constitution based on philosophic, political,legal, historical and sociological reason.The acts in the present penal policy are spreading and developing communism, nullifying and changing Pancasila as the state ideology,setting up an organization based on communism, and quesoning Pancasila and preambule/UUD 1945. The penal responbility based on culpabilitas principle, while the sentencing system refer to KUHP W.v.S. In the future, penal policy must attentive the following. In connection with act, it is necessary to formulate the materiil legality prinsiple, acts danger against contitution in KUHP and to improve some act formulations. In connection with responbility system, it is necessary to formulate corporation as the responsible person. In connection with sentencing system, it is necessary to formulate special punishment for the political crime, such crime against ideology and constitution. It is necessary too to formulate the sentencing guidance.