PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN DI KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

Abstract

The endowment of land right have meaning which of vital importance since nature of is special the than land. Nature of is special the than land is represent properties object which though experience of circumstance which any way, still be internal of circumstance remain to, even profit. In Kecamatan Talang Kabupaten Tegal a lot of there are land endowment of is ex- property of custom which the division and solving conducted according to local customary law. This matter happened since at society over there, since ahead in solving of heritage problem always use law of custom heir. This research done have a purpose to know execution of land endowment is ex-property of custom conducted according to customary law and land registration is ex-property of custom coming from endowment and resistances of arising out refering to the land registration in Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Approach method weared by empirical yuridis. Approach yuridis used for the penal analysis of custom heir, in this case about execution of land registration is ex-property of custom in Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. While approach to analyse heir law of non solely as an a set the legislation order having the character of mere normatif, however law seen by as behavioral society which symptom and pattern in life socialize, always have the interaction and relate to social aspect such as politics, economic, social and cultural. Pursuant to result of research and the following inferential conducted solution : first, execution of land registration coming from endowment in Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal that is socialize in Kecamatan Talang follow system parental in heritage division, whereabout getting shares of heritage of boy and or the daughter, second, resistance of arising out in course of registration of endowment of land right in Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal that is socialize not yet a lot of knowing about regulation arranging about registration of land right of since endowment, ignorance existence socialize that in fact there is liberation of expense of registration of switchover of land right of since endowment, as contained in Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, inexistence of coherent sanksi to good collision in Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 and also in Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. This matter result society which ought to conduct registration of switchover of land right a lot of which do not conduct it, its execution walk less be effective. Efforts in overcoming it is existence co-ordinate between Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal with Camat Talang and all countryside head which socialize its still a lot of owning its land not yet sertificate. Because Camat and Kepala Desa as society leader which of course have contiguity with society to give its important counselling registration land coming from endowment in order to be made with act PPAT in charge and registered to Kantor Pertanahan in order to be created by rule of law for society. Pewarisan hak atas tanah mempunyai arti yang sangat penting karena sifat khusus dari tanah. Sifat khusus dari tanah ialah merupakan benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat dalam keadaan tetap, bahkan menguntungkan. Di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal banyak terdapat pewarisan tanah bekas hak milik adat yang pembagian dan penyelesaiannya dilakukan menurut hukum adat setempat. Hal ini terjadi karena pada masyarakat di sana, sejak dahulu dalam penyelesaian masalah warisan selalu menggunakan hukum waris adat. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan tanah bekas hak milik adat yang dilakukan menurut hukum adat dan pendaftaran tanah bekas hak milik adat yang berasal dari pewarisan dan hambatan-hambatan yang timbul sehubungan dengan pendaftaran tanah tersebut di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa mengenai hukum waris adat, dalam hal ini tentang pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum waris bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai prilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, Pelaksanaan pendaftaran tanah yang berasal dari pewarisan di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yaitu masyarakat di Kecamatan Talang mengikuti sistem parental dalam pembagian warisan, di mana yang mendapat bagian warisan anak laki-laki dan atau anak perempuan, Kedua, Hambatan yang timbul dalam proses pendaftaran pewarisan hak atas tanah di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yaitu masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan, adanya ketidaktahuan masyarakat bahwa sebenarnya ada pembebasan biaya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan apabila dilakukan kurang dari 60 (enam puluh) hari, sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran baik dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang seharusnya melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah banyak yang tidak melakukannya, pelaksanaannya berjalan kurang efektif. Upaya-upaya dalam mengatasinya adalah adanya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dengan Camat Talang dan para kepala desa yang masyarakatnya masih banyak memiliki tanahnya belum bersertipikat. Karena Camat dan Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat yang tentu mempunyai kedekatan dengan masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendaftaran /pensertipikatan tanah yang berasal dari pewarisan agar dibuat dengan akta PPAT yang berwenang dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.