SISTEM BAGI HASIL TANAH BENGKOK DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KOTA KABUPATEN DEMAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

Abstract

Salah satu produk hukum yang dapat diharapkan bisa mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur adalalah Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Undang-Undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan petani pemilik dengan petani penggarap, yang diharapkan dapat terjalin suatu kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, berkaitan dengan penelitian ini pula penulis mengkhususkan sistem bagi hasil pertanian untuk tanah bengkok. Undang-Undang No 2 Tahun 1960 memandang perlunya suatu sistem untuk mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yang dilakukan antara pemilik, yaitu orang atau badan yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah dan petani, yaitu orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan status Tanah Bengkok di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil itu sendiri, secara akademis juga di harapkan hasil pembahasan ini dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan tentang Tanah Bengkok, dan juga bagi Kecamatan Demak Kota sebagai dasar pertimbangan dalam hal memberikan keterangan tentang Tanah Bengkok Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif analitis. Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah non random sampling atau purposive sampling. Data yang dikumpulkan melalui data primer (wawancara dan obserevasi) dan data sekunder (dokumentasi). Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian ini adalah, pelaksanaan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak ini adalah bergantung pada masa tanam, masa tanam tanah pertanian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ini terbagi menjadi 3 (tiga) masa tanam yang kesemuanya itu berbeda sistem bagi hasilnya, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan One of legal products which may be wished to encourage the attained of fair and wealth people is Law Number 2 of 1960 about Agriculture Land Share-Profit. This law regulates share-profit (or loss) between owner-farmer with workerfarmer, which is wished could realize a profitable cooperation for each of them, in relation with this research, author specified on agriculture crops sharing profit for bengkok (land for use of village employees in place of salary). Law number 2 of 1960 considering the necessity of such system that rules out the sharing profit agreement for agriculture land, which is conducted between owners, those are individuals or bodies under some right possessing land and farmer – people whomever have or have not land which his main working is administering land for agriculture usage. This research had purpose for knowing the Bengkok Status development on Kalikondang Village of Demak Sub-District, Demak Regency. Since the Law Number 2 of 1960 about Agreement for Share-Profit per se be in effect, academically wished also this discussion may assisted the knowledge development about Bengkok Land, and for Demak Sub-District Municipal it may be used for consideration bases concerning information about Bengkok Land. Method that is used within this research was judicial empiric approach. Its specification was analytic descriptive. While sample determination methods used was non-random sampling, or known also as purposive sampling. Data gathered through primary data (interview and observation) and secondary data (documentation). Data analysis method used the qualitative analysis. Results obtained from this research were during its implementation, sharing-profit occurred on Kalikondang village of Demak Sub-District, Demak Regency was depended on the term of planting. Agriculture land’s term of planting for 1 (one) year divided into 3 (three) term of plantings, which all of them have dissimilar term of planting. While factors which may cause Law Number 2 of 1960 about agriculture share-profit can not be realized were because people did not know the existence of such regulation, for socialization never conducted by any of village employee or related officials, and the less insight within community because their lower education.