PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN JATI ASIH-BEKASI

Abstract

The warranty endowment of certainty of law in land area needs the availability of the complete and explicit written law appliances and effective land registration implementation. Article 19 UUPA affirming that to warrant certainty of law by government to be held the land registration in all Indonesia Republic regions. People will get a warranty through land registration on its land because he/she procure a certificate prevailing as the fervent proof appliance. However, in fact, it is still many lands which not yet registered. In Jatiasih-Bekasi regions, for example, there are former custom property lands which not be registered by its owner, of course, it is very risky because it will raise a problem in the future. Moreover, it is also open opportunity to other parties to exploit a change to get the land; in which resident did not have enough fervent proof stating that they are the actually land owner. Considering about the important of certificate as a proof appliance, then Author is interested to make this thesis by title “The Registration Implementation of Former Custom Property Land in Sub-district of Jatiasih-Bekasi. The metode that used based on empirical juridical approach method which rest on primary data (result of research in area). The research purpose is to know the registration implementation of former custom property land, especially in Sub-district of Jatisari-Bekasi region is held as according to the prevailed regulation, that is, Governmental Regulation No. 24 1997 and PMNA No. 3 1997. More than half of former custom property lands in the region are not yet registered or uncertificated. The expense problem become a main constraint within the certificating process, beside other constraints such as the problems of medium, time, human resource, society prosperity level, and the minimal of society knowledge about the importance of Property Certificate. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui pendaftaran tanah orang akan memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanahnya karena memperoleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Namun dalam kenyataannya masih banyak tanah-tanah yang belum didaftarkan. Di wilayah Jatiasih-Bekasi contohnya banyak tanah-tanah bekas hak milik adat yang tidak didaftarkan oleh pemlikinya, tentunya hal ini sangat riskan karena akan menimbulkan masalah di kemudian hari selain itu juga membuka peluang bagi pihak lain untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh tanah tersebut, dimana penduduk tidak mempunyai bukti yang cukup kuat yang menyatakan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sebenarnya. Mengingat pentingnya surat tanda bukti hak tanah (sertipikat) sebagai alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, maka Penulis tertarik untuk membuat tesis “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kecamatan Jatiasih-Bekasi. Metode yang digunakan adalah berdasarkan metode pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat di wilayah Kecamatan Jatiasih-Bekasi dan hambatan serta penyelesaiannya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah bekas hak milik adat, khususnya di wilayah Kecamatan Jatiasih-Bekasi diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP No.24/1997 dan PMNA No.3/1997. Lebih dari setengah tanah-tanah bekas hak milik adat di wilayah tersebut belum didaftarkan atau tidak bersertipikat. Masalah biaya menjadi kendala yang utama dalam proses pembuatan sertipikat ini, disamping kendala lain seperti masalah waktu dan sarana, sumber daya manusia, tingkat kesejahteraan warga masyarakat, serta minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya Sertipikat Hak Milik.