KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH ( STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR )

WIBAWA,SH, KADEK CAHYA SUSILA (2006) KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH ( STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR ). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
430Kb

Abstract

Fiscal decentralization policy has become a hot political and economic policy in Indonesia since fall of the Soeharto regime. Discussion of fiscal decentralization policy had been a serious issue, its because of the issue of regional autonomy and responding of reformation. The local government are given a large and responsibility authority by fiscal decentralization policy. This policy provides financing capability to the local government in order to enable it to discharge its new responsibilities. This spirit become the basis of local government to dig their potencies to improve their original local income ( PAD ) in order to supporting development and defrayal of management governance. This research try to provide how does a fiscal decentralization policy become supporting region economic development ( a case study in Denpasar city ), because of that this research use socio – legal method with quantitative and qualitative researches. Firstly, this research will elaborate how does local government (specially local government of Denpasar ) translate the fiscal decentralization policy ( specially about local tax ), and then later try to find the background of that policy and also to link how the public policy ( specially local tax policy ) can change the social system, especially in promoting a local development. Kebijakan desentralisasi fiskal telah menjadi isu politik dan ekonomi di Indonesia, sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Wacana desentralisasi fiskal muncul sebagai konsekwensi dari adanya perkembangan paradigma otonomi daerah dan bergulirnya era reformasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Semangat ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi – potensi yang ada di daerahnya masing – masing dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah demi menunjang pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian thesis ini mencoba mengangkat bagaimana suatu kebijakan desentralisasi fiskal dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah ( dalam hal ini studi kasus di Kota Denpasar ), sehingga metode pendekatan yang dipakai adalah melihat hukum secara yuridis – sosiologis dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini pertama – tama akan menguraikan bagaimana pemerintah daerah ( Pemerintah Kota Denpasar ) mengejawantahkan kebijakan desentralisasi fiskal ( khususnya di bidang pajak daerah ), kemudian latar belakang apa yang mendasari pengambilan kebijakan pajak daerah tersebut serta peranan kebijakan pajak daerah tersebut di dalam melakukan perubahan sosial ( dalam hal ini peranan suatu kebijakan publik terhadap pembangunan ekonomi daerah ).

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:15690
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:06 Jul 2010 07:14
Last Modified:06 Jul 2010 07:14

Repository Staff Only: item control page