PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Abstract

The research titled The Land Levying for the South By-pass building in Wonogiri Residence was done to get a description about the execution of land levying for the public interest for South By-pass building in Wonogiri Residence, the form and basic measurement of indemnation, the barriers came up and the effects for the people whose lands was entangled in that project. The approaching method used in this research was empiric juridical approach method knowing that the problem analyzed is about the relationship between the juridical factor and the reality in field factor. The specification of research used was analytic descriptive, a research describing totally and systematically the object and the problem core. The deciding of the samples was based on the purposive sampling method, a technique of sample taking done by choosing subject that’s exactly able to describe the population in purposed to get the competent data needed in the research, in which used two kinds of data; primary and secondary data. Primary data was got by field study, directly by doing observation and interview. Secondary data was got by studying literature, documents, papers, regulations, and experts’ arguments related with the problem’s core. After getting the data, it was, then, produced and analyzed by using qualitative method. In this research the total respondents were 30 people. The execution of the land levying for the South By-pass building in Wonogiri Residence was based on The Decision of President Number 55 of 1993 about The Land Levying for the Execution of Development for Public Interest and The Regulation of President Number 36 of 2005 about The Land Levying for Public Interest, then, renewed with The Regulation of President Number 65 of 2006 about The Changing of The Regulation of President Number 36 of 2005 about The Land Levying for the Execution of Development for Public Interest. The barrier emerged in the process of the land levying execution for the South By-pass building was that there were several people who had not dealt yet about the measure of indemnation. That barrier was handled with persuasive and personal approaches by bringing the public figure into it. The positive effect of the South By-pass building was the increasing of citizens’ life level and economy around there. The negative effect was there were some citizens having land for shop felt deficit because the measurements of indemnation were not as valuable as the lost of their incomes. The conclusion of this research is that the execution of the South By-pass building in Wonogiri Residence has been suitable with the regulation that was running. Penelitian yang berjudul Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Wonogiri dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten Wonogiri, bentuk dan dasar penghitungan ganti kerugian, hambatan-hambatan yang dihadapi dan dampak yang terjadi bagi warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan lintas selatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris mengingat permasalahan yang diteliti mengenai hubungan faktor yuridis terhadap faktor kenyataan dalam lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematik obyek dan pokok permasalahan. Penentuan sampelnya didasarkan pada metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih subyek yang benar-benar dapat mencerminkan populasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, digunakan 2 (dua) data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur, dokumen, makalah-makalah, peraturan-peraturan dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan responden adalah 30 (tiga puluh) orang. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Wonogiri pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan pengadaan untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan tersebut adalah adanya sebagian warga yang belum mencapai kesepakatan atas besarnya ganti kerugian. Hambatan tersebut diselesaikan dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan personal (orang per orang) dengan melibatkan tokoh masyarakat. Dampak positif dari pembangunan Jalan Lintas Selatan tersebut adalah meningkatkan taraf hidup dan perekonomian warga sekitar. Dampak negatifnya adalah adanya warga yang memiliki tanah untuk usaha pertokoan merasa dirugikan karena penghitungan ganti kerugian belum senilai dengan hilangnya sumber pendapatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.